Tingkatkan Jumlah Mahasiswa Penerima, Mendikti Dorong Pemda Inisiasi KIP Kuliah Daerah
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mendorong agar pemerintah daerah—baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—menginisiasi program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Brian saat melakukan kunjungan kerja perdananya ke kampus-kampus di luar Pulau Jawa, tepatnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan tersebut, ia menyambangi tiga perguruan tinggi, yakni Politeknik Negeri Kupang, Universitas Timor, dan Universitas Nusa Cendana.
“Antusias mahasiswa akan KIP Kampus itu sangat tinggi pak. Sehingga kami melihat bagaimana kalau ada KIP Daerah, KIP Gubernur atau KIP Provinsi," katanya saat audiensi dengan Gubernur NTTEmanuel Melkiades Laka Lena dan jajarannya di Ruang VIP Room Bandara El Tari, Rabu (16/4/2025).
Ia menilai, jika pemerintah daerah ikut terlibat aktif melalui skema bantuan pendidikan ini, maka akan tercipta rasa kepemilikan dan kebanggaan dari para mahasiswa terhadap daerah asal mereka.
Selain itu, kuota KIP Kuliah yang dianggarkan itu sekitar 107.000 hingga 200.000 per tahun. Namun ini adalah kuota secara nasional yang tidak cukup untuk membantu siswa seluruh Indonesia.
“Kalau nanti jatah dari pusat habis, maka KIP dari provinsi bisa jadi pelengkap. Mahasiswa pun bangga, bukan hanya didukung oleh Presiden, tapi juga oleh Gubernur dan Bupati mereka,” tambahnya.
Terkait dengan dorongan adanya KIP dari pemerintah daerah, Brian menerangkan, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena terkait anggaran pemerintah daerah.
Brian juga mengapresiasi janji kampanye Gubernur NTT yang berkomitmen menghadirkan KIP khusus bagi mahasiswa asal NTT. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk kepemimpinan daerah yang visioner.
“Ini investasi jangka panjang. Karena yang kita bangun adalah sumber daya manusia. Dan saya yakin, ketika mahasiswa ini berhasil, mereka akan kembali dan membangun daerah asal mereka,” ungkapnya.
Ia bahkan menyarankan agar kepala daerah ikut terlibat langsung dalam melepas mahasiswa yang akan berkuliah di luar daerah. “Kalau ada mahasiswa yang kuliah di ITB, UI, dilepas langsung oleh Gubernur, ini akan memberi kesan kuat dan semangat luar biasa bagi mereka,” tuturnya.
Mendikti juga berharap program serupa bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya. “Kalau sudah diprogramkan, kami akan menyampaikan ke gubernur-gubernur lain agar mencontoh NTT,” pungkas Brian.
Sementara Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Maxs U. E. Sanam juga menyambut baik dorongan Mendikti Saintek agar ada KIP daerah sehingga jumlah mahasiswa tidak mampu yang bisa dibantu dengan bantuan pendidikan tersebut.
Rektor mengungkapkan, jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Undana tahun ini ada 457 mahasiswa, sementara total jumlah peserta SNBP 2025 yang diterima sebanyak 1.600 orang.
"Kami bersyukur kebijakan Pak Menteri saat bertemu dengan gubernur agar mendorong gubernur, bupati, wali kota bisa meluangkan kebijakan untuk KIP Kuliah gubernur, bupati, atau wali kota untuk top up kekurangan ini," jelasnya.
