Gubernur Pramono Ungkap Modernisasi Halal Bihalal oleh Muhammadiyah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Silaturahim Idulfitri 1447 H di Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4/2026) pagi. Pramono mengenang modernisasi acara halal bihalal oleh Muhammadiyah di kota kelahirahannya, Kediri, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, seperti anak kecil lainnya, Pramono mengaku ikut berkeliling ke rumah-rumah tetangganya ketika momen Lebaran. Selain untuk bermaafan, anak-anak kecil, termasuk dirinya, berkeliling untuk mendapatkan kue lebaran dan uang saku.

Muhammadiyah, kata Pramono, kemudian melakukan tradisi baru yang modern. Acara halal bihalal digelar di aula atau gedung dan diisi dengan tausiyah dari para ulama."Modernisasi halal bihalal itu betul-betul saya bersaksi dilakukan oleh Muhammadiyah," kata Pramono Anung.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengungkapkan bahwa kata halal bihalal tidak ada dalam literasi Islam klasik. Kata ini muncul pertama kali dalam tulisan di Suara Muhammadiyah pada 1924.

"Bukan halal bihalal tapi alal bialal atau lebih khusus lagi adalah chalal bichalal pada waktu itu," kata Gubernur ke-16 DKI Jakarta tersebut.Setelah bergulirnya waktu, kata Pramono, setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 1948, kata chalal bi chalal kemudian berkembang menjadi halal bihalal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta, Abu Bakar menjelaskan, istilah 'Halal Bihalal' pertama kali diperkenalkan pada tahun 1924 oleh seorang warga Muhammadiyah di Gombong bernama Rachmad. Saat itu, istilah tersebut ditulis dalam ejaan lama sebagai 'Chalal Bichalal' atau 'Alal Bahalal'.

"Tepatnya pada 1926 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1344 Hijriah, istilah 'Halal Bihalal' kembali muncul dalam Suara Muhammadiyah. Dalam edisi tersebut, istilah ini digunakan lebih jelas sebagai ajakan untuk bersilaturahmi, meski masih sebatas gagasan internal dan belum menjadi keputusan resmi organisasi," katanya.

Popularitas istilah ini mulai meluas secara nasional pada tahun 1948. Saat itu, tokoh Nahdlatul Ulama KH. Wahab Chasbullah bersama Presiden Soekarno mempopulerkannya dalam konteks politik dan kebangsaan di Istana Negara.

Abu Bakar mengatakan, pertemuan silaturahim yang digelar pada hari ini memiliki nilai strategis, karena mampu memperkuat rahmah, yaitu mempererat hubungan yang dilandasi kasih sayang dan kepedulian, tidak hanya dalam ikatan darah, tetapi juga dalam relasi sosial yang lebih luas.

Selain itu juga memperkuat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah (hubungan sesama Muslim) maupun ukhuwah insaniyah (hubungan sesama manusia), sehingga tercipta kebersamaan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

"Pertemuan ini juga memperkuat niat untuk saling memaafkan dan melakukan ishlah (perbaikan hubungan), sekaligus membersihkan hati yang telah ditempa melalui tarbiyah selama satu bulan penuh lewat ibadah puasa dan berbagai amalan di bulan Ramadan," katanya.