Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Kemendukbangga/BKKBN menggelar forum nasional untuk melahirkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi untuk mengawal pencegahan stunting, ketahanan keluartga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Forum nasional yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN ini bertajuk "Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kapitalisasi Bonus Demografi, dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026".
Baca juga: Kemendukbangga Siapkan Program Ayah Idaman untuk Tingkatkan Partisipasi KB Pria
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, secara resmi membuka forum strategis ini pada Senin (13/7/2026) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam arahannya, Menteri Wihaji menegaskan bahwa pengelolaan dinamika kependudukan jangka panjang dan pemanfaatan bonus demografi merupakan modal utama yang menentukan lompatan Indonesia menjadi negara maju berdaya saing global dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen."Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Namun, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting. Oleh karena itu, sinergitas yang presisi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi pemerintah daerah mutlak diperlukan," ujar Wihaji, melalui siaran pers, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: BKKBN Tekankan Peran Ayah Kunci Pembentukan Karakter Anak
Wihaji juga menambahkan bahwa integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) harus segera dilakukan. "Isu kependudukan tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan pilar utama dan terintegrasi dari seluruh perencanaan pembangunan di daerah," tegasnya.
Sesmendukbangga/ Sestama BKKBN Budi Setiyono, dalam paparannya menjelaskan bahwa belajar dari pengalaman negara maju yang berhasil melakukan kapitalisasi bonus demografi seperti Jepang, Taiwan, Korea Utara, dan Tiongkok, diperlukan pertumbuhan ekonomi setidaknya diatas 8 untuk mengkapitalisasi bonus demografi secara optimal.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan RPJMN. Oleh karena itu, semua pihak dari pusat ke daerah harus berusaha melakukan langkah sinergis integratif untuk mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berkisar 5,61 menjadi diatas 8. “Bila pertumbuhan ekonomi dapat dicapai 8 maka semua angkatan kerja akan terserap oleh pasar, dan penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktifitas mereka secara riil” ujar Sesmendukbangga/ Sestama BKKBN.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Praktik Baik Daerah
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga/BKKBN, Aan Ari Witoko, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa forum koordinasi ini dirancang sangat komprehensif dengan melibatkan pemateri dari 13 Kementerian/Lembaga terkait."Kami menghadirkan narasumber dari Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemeninveshil/BKPM, Kemenekraf, Kemenpan-RB, BNSP, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan langkah taktis yang aplikatif bagi daerah," lapor Aan Ari Witoko.
Selain dari kementerian dan lembaga pusat, forum ini juga menghadirkan Pemerintah Kota Surabaya yang memaparkan praktik baik (best practices) keberhasilan daerah dalam implementasi PJPK, pengelolaan kapitalisasi bonus demografi, serta program percepatan penurunan stunting yang terintegrasi.
Melalui forum ini, pemerintah menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan konkret serta rencana aksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah agar mampu mengawal pencegahan pravelensi stunting, ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
