Contoh Kasus Timah, Dedi Mulyadi Akan Gandeng Kejagung untuk Berantas Penambang Ilegal
SUBANG, iNewsSubang.id – Maraknya kasus penambangan ilegal di Jawa Barat membuat Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas. Ia bahkan turun langsung menutup tambang batu ilegal di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Bahkan, Dedi Mulyadi telah menutup lima galian c ilegal selama tiga tahun tinggal di Kabupaten Subang.
"Saya nutup galian di Subang bukan yang pertama, semenjak saya pindah ke Subang sudah lima galian yang saya tutup. Ada galian di Kalijati, galian tanah pinggir jalan, ada di Cipeundeuy," ujarnya melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel saat beraudiensi dengan Sekda Jabar dan Pj Bupati Subang, Jumat (17/1/2025).
Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Ia bahkan merasa perlu terus bersuara melalui berbagai platform.
"Beberapa kali saya berbicara secara terbuka melalui media sosial, saya ngomong betapa sedihnya saya sebagai gubernur terpilih, melihat ketika perjalanan dari Subang ke Ciater, berulang-ulang saya berbicara," katanya.
Ia juga menyoroti kurangnya tindakan dari pihak terkait meskipun peringatan telah disampaikan.
"Sebenarnya saya mewarning, orang peka gak sih. Satpol PP Provinsi Jawa Barat, ESDM, kenapa anda tidak bertindak? Kalau alasannya PSN, saya ini sudah berapa PSN yang saya tangani. Bagaimana mengkompromikan antara PT Cirata dengan lingkungan, selesai," ungkapnya.
Menurut Dedi, penanganan tambang ilegal harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk korupsi, seperti yang ditunjukkan dalam kasus PT Timah.
"Jadi penambangan ilegal, galian pasir ilegal, bukan hanya sudut pandang lingkungan hidup, bukan hanya sudut pandang ESDM, tapi sudut pandang korupsi. Kasus PT Timah, itu adalah contoh yang telah diberikan Kejaksaan Agung pada kita," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.
"Galian ilegal kalau hanya dilaksanakan oleh dipidana lingkungan hidup sampai kiamat gak bakalan habis, gak kelar. Tapi kalau dikejar dari sisi sudut pandang korupsi, gak akan ada orang berani," imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, setelah dilantik menjadi Gubernur Jabar nanti, ia akan menggandeng Kejagung untuk dan meminta BPK untuk mengaudit potensi kerugian pajak akibat aktivitas penambangan ilegal.
"Hati-hati kepada seluruh penambang ilegal, saya akan kerjasama dengan Kejaksaan Agung, saya akan minta BPK untuk melakukan audit berapa kerugian pajak yang hilang akibat penambangan ilegal," ucapnya.
