BNPB Ungkap Masyarakat Terdampak Banjir Bandang Ternate Enggan Direlokasi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan warga yang tidak terdampak namun berada di kawasan bahaya banjir bandang Ternate enggan untuk relokasi. Hal itu jadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.

Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial, ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan, dikutip Kamis (29/8/2024).

Lilik menambahkan, hal tersebut perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak dalam rangka desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut selanjutnya juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya, tambah Lilik.

Terkait dengan manajemen gudang logistik, personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang. Selain itu, pendampingan BNPB juga dilakukan pada administrasi pemanfaatan DSP yang akuntabel.

BNPB saat ini memberikan pendampingan operasionalisasi posko yang berlokasi di Kantor Wali Kota Ternate. Melalui pengaktifan organisasi tanggap darurat ini, penanganan bencana banjir bandang akan berjalan optimal.

Pendampingan di fase tanggap darurat yang dilakukan di antaranya terkait administrasi pemanfaatan dana siap pakai (DSP), manajemen gudang logistik, penyajian data dan informasi dan pemetaan spasial.

Lilik mengatakan berkenaan dengan pemetaan spasial, BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengerahkan personel dan drone untuk memotret kawasan terdampak, seperti kondisi hulu, aliran material bebatuan dan topografi setempat.

Analisis spasial ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan relokasi atau pun mitigasi bencana. Pada konteks relokasi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mengatakan, perlu analisis yang komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial," ucapnya.