DPR Terima 4.211 Aduan Masyarakat, Paling Banyak Masalah Hukum
JAKARTA, iNews.id - DPR menerima aspirasi atau aduan masyarakat sebanyak 195 surat fisik dan 4.016 surat melalui website. Aduan paling banyak mengenai masalah hukum sebanyak 1.282 surat.
“Sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2024, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 195 surat fisik dan 4.016 surat melalui website,” kata Ketua DPR Puan Maharani saat memaparkan laporan kinerja dewan, Kamis (29/8/2024).
Menurut Puan, ada tiga bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, rinciannya sebanyak 1.282 surat aduan terkait permasalahan hukum, 281 terkait pertanahan dan reforma agraria sebanyak, serta 108 terkait pendidikan.
“Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerjanya,” katanya.
Puan pun mengatakan, DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat. DPR juga dituntut untuk selalu dekat dan berpihak pada rakyat, dan DPR diharapkan memiliki ketajaman substansi.
“DPR RI juga diharapkan memiliki kehormatan sesuai kedudukannya, serta berperilaku yang memperhatikan rasa kepatutan dan rasa keadilan sosial,” ujar Puan.
Hasil kinerja DPR yang telah disampaikan Puan akan disusun secara detail dalam buku laporan kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2023-2024. Puan mengatakan, kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI.
“Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai, apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?” sebutnya.
Lebih lanjut, Puan memastikan DPR selalu selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat. Puan kemudian berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Atas nama Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat,” katanya.
