Anies Sempat akan Dideklarasikan Pilkada Jakarta oleh PDIP, tapi Terjadi Perubahan Situasi 

JAKARTA - Anies Baswedan ternyata sempat akan dideklarasikan oleh PDIP di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Namun, ketika itu terjadi perubahan situasi yang akhirnya partai berlambang banteng moncong putih memutuskan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

Pernyataan perubahan situasi di detik-detik sikap PDIP di Pilkada Jakarta diungkapkan oleh orang dekat Anies Baswedan, Geisz Chalifah. Namun, Ia tak menjelaskan lebih detail terkait dengan perubahan situasi yang akhirnya Anies batal maju di kontestasi Pilkada Jakarta. 

"Senin 26 Agustus Anies diminta hadir ke DPP PDIP untuk bertemu dengan Rano Karno (ada rencana deklarasi). Anies diminta hadir di gedung belakang DPP PDIP, bertemu dengan Rano Karno dan teman-teman PDIP.  Kemudian mendadak terjadi 'perubahan situasi' yang kemudian dikatakan untuk ditunda. Lalu sore hari terjadi perubahan nama yang kemudian dicalonkan adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Cerita dibalik itu adalah cerita yang sama dengan partai-partai sebelumnya yang mendukung Anies namun lebih kompleks,"kata Geisz dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Bahkan, mantan Gubernur Jakarta itu sudah datang ke markas partai banteng untuk dipasangkan oleh Rano Karno. Anies juga telah diminta untuk menandatangani suatu berkas. 

"Anies diundang ke DPD PDIP Sabtu 24 Agustus 2024. Kemudian pada hari minggu malam tanggal 25 Agustus dua elit PDIP mendatangi Anies di Markas Anies di Jakarta Selatan untuk menandatangani berkas," ujar Geisz. 

Geisz pun menceritakan soal Anies diminta PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Barat dan memang ada tawaran itu. Menurutnya Anies memang bersedia maju apabila ada aspirasi warga maupun DPW dan DPD partai.

"Kamis 29 Agustus santer diberitakan Anies diminta maju oleh PDIP untuk maju di Pilkada Jabar. Permintaan itu memang ada. Namun demikian berbeda dengan Jakarta. di Jakarta Anies bersedia maju karena ada aspirasi warga maupun dari DPW dan DPD partai. Akan tetapi untuk Jawa Barat, tak ada permintaan atau aspirasi dari warga maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai tersebut di Jawa Barat. Anies mengucapkan terimakasih atas permintaan tersebut, namun Anies tidak bersedia karena permintaan tersebut semata-mata atas pilihan partai bahkan tak pernah terdengar warga Jawa Barat meminta Anies maju di daerah tersebut maupun ada aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah partai," ujarnya.

Geisz mengatakan permintaan maju di Pilkada Jawa Barat secara moral tak pantas menerima amanat tidak berdasarkan kehendak warga Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa Anies tak mengejar jabatan semata dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Bagi Anies yang seperti itu secara moral dia tak pantas menerima amanat itu, karena bukan kehendak warga Jawa Barat. Anies bukan mengejar jabatan oleh sebab itu dia tak bersedia dan secara moral tidak etis. Walau secara pemilih di Jawa Barat Anies mendapat 31 suara pada saat Pilpres," ungkapnya.