Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Mpox: Jangan Sampai jadi Gelombang Pandemi

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan terkait penyakit monkeypox (Mpox) atau cacar monyet. Hal tersebut lantaran adanya 3 warga yang menjadi suspect baru kasus Mpox.

"Pemerintah perlu segera memperkuat jaring-jaring pengaman layanan kesehatan untuk Mpox dengan tindakan-tindakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas utama agar rakyat paham risiko dan cara pencegahan penyakit ini," ujar Puan, Kamis (5/9/2024).

Mpox merupakan penyakit serius yang harus segera ditangani. Oleh karenanya, Puan menilai diperlukan terobosan untuk mencegah agar Mpox tidak menjadi potensi gelombang pandemi baru.

"Penyakit ini harus kita cegah bersama jangan sampai jadi gelombang pandemi. Kita harus melindungi kesehatan rakyat Indonesia," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Adapun suspect Mpox ditemukan pada 3 warga di Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Kendati hasil 3 suspect itu telah dinyatakan negatif Mpox berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, pemerintah tetap diimbau untuk mempersiapkan langkah-langkah komprehensif sebagai antisipasi terhadap skenario terburuk yang mungkin terjadi.

"Kita harus terus waspada dengan menyiapkan langkah konkret. Pastikan semua tenaga medis memahami SOP apabila ditemukan suspect kasus Mpox, dan semua faskes juga harus siap infrastrukturnya, ungkap Puan.

Meski bukan penyakit mematikan, penyakit Mpox yang terjadi karena infeksi virus MPXV itu mudah menular. Penularan virus Mpox antar-manusia dapat terjadi melalui kontak langsung berupa berjabat tangan, bergandengan, dan termasuk kontak seksual.

Puan mengatakan pencegahan penyebaran Mpox harus jadi prioritas, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan situasi penyakit Mpox terkini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

"Untuk itu harus ada langkah-langkah pencegahan yang tepat. Langkah skrining di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia dan vaksin bagi kelompok rentan sudah cukup akurat, sebut mantan Menko PMK itu.

Puan pun menilai, pengawasan berkelanjutan terhadap kasus-kasus yang ada, dan penerapan protokol kesehatan harus diperketat. Selain itu koordinasi antara dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit harus diperkuat untuk memfasilitasi respons yang cepat dan efektif.

"Menerapkan sistem pelaporan yang memadai dan cepat juga penting untuk dilakukan. Pengembangan vaksin atau terapi yang efektif jika tersedia, juga harus menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran lebih lanjut," katanya.