Siapkan B50, Produksi Minyak Sawit RI Sudah Aman?

JAKARTA - Pemerintah bakal memproduksi secara massal bahan bakar B50 atau program bauran biodiesel 50 mulai tahun 2025. Hal ini tentu membutuhkan produksi minyak sawit yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Sofyan Djalil menilai akan ada konsekuensi dari sisi ekonomi jika Pemerintah mau menerapkan B50, seperti meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi jatah ekspor CPO, atau mengurangi jatah minyak sawit untuk kebutuhan konsumsi.

"Biodiesel kita harus dorong. Tapi kalau misalnya dengan produktivitas tidak meningkat, sekitar 50 juta ton, Kemudian penggunaan biodiesel berarti bisa berkurangnya komponen untuk ekspor," ujar Sofyan Djalil, Kamis (5/9/2024).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, pada tahun 2023 lalu produksi kelapa sawit di Indonesia sebesar 46,9 juta ton dari total luasan lahan 16,8 juta ton.

"Begitu ekspor kita kurang, uangnya tidak cukup untuk membiayai program biodiesel. Tidak cukup membiayai program PSR. Ini lingkaran setannya seperti itu," tambahnya.

Di satu sisi, dikatakan Sofyan Djalil salah satu tantangan dari peningkatan produksi minyak sawit adalah menyangkut keterbatasan lahan. Sebab pembukaan lahan baru akan langsung berkaitan dengan isu deforestasi, sehingga salah satu jalannya untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan program peremajaan sawit rakyat.

"Kalau produksi meningkat maka B40, B50, B60 bisa dicapai. Jadi sangat tergantung, karena penggunaan itu meningkat, berarti produksi juga harus meningkat. Tapi kalau produksi tetap, maka harus kita korbankan yang lain, yang bisa kita korbankan adalah ekspor," kata Sofyan Djalil.