Reaksi Pimpinan KPK Nurul Ghufron Diputus Langgar Etik oleh Dewas
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron diputus melanggar etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Putusan ini keluar di tengah proses dirinya maju sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029.
Terkait putusan ini, Ghufron mengaku pasrah. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Panitia Seleksi (Pansel) KPK jika putusan Dewas tersebut menjadi salah satu pertimbangan menyeleksi Capim KPK.
"Saya pasrahkan kepada Pansel saja. Jadi, saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar Pansel secara otoritasnya mempertimbangkan sendiri," kata Ghufron, Jumat (6/9/2024).
Namun, Ghufron menegaskan dirinya tetap percaya diri maju sebagai Capim KPK.
"Tentu saya tetap confident bahwa penilaian dari Pansel bagaimana," ujarnya.
Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar kode etik. Nurul Ghufron pun dijatuhi sanksi sedang berupa teguran dan pemotongan gaji.
Majelis sidang meyakini, Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK.
"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya, dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK sekaligus Ketua Majelis, Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat (6/9/2024).
Selain itu, gaji Ghufron juga dipotong sebesar 20 persen selama setengah tahun.
"Pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama enam bulan," ujarnya.
Nurul Ghufron disebut menyalahgunakan pengaruh dalam mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).
Pegawai Kementan tersebut diketahui berinisial AMD. Dia dimutasi dari Kantor Kementan di Jakarta ke Jawa Timur (Jatim) karena usulan Ghufron.
