BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum

BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum

Terkini | okezone | Senin, 16 September 2024 - 22:07
share

JAKARTA  - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti kerapuhan etika penyelenggara Negara dalam berbangsa dan bernegara dalam perspektif budaya hukum. Untuk menekan itu, BPIP mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna membahas persoalan tersebut, BPIP juga akan menggelar rumah Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Hasanuddin di Makassar. Sulawesi Selatan pada Selasa 17 September 2024. 

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangannya, Senin (16/9/2024). 

Menurut Yudian, FGD tersebut merupakan rangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah. Di mana, pihaknya ingin menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan. 

Berangkat dari sejumlah kasus pelanggaran etika, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kata Yudian, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

BPIP menggarisbawahi pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kant merupakan sesuatu yang penting. Di mana, pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.

BPIP ingin memastikan prinsip-prinsip Pancasila bisa kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam FGD tersebut, ada sejumlah pakar yang akan menjadi pemateri, mulai pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis. 

Yudian berharap, bisa menelurkan rekomendasi dan dokumentasi dari diskusi tersebut yang kemudian akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai. “Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan konstitusi,” ujarnya.

Topik Menarik