Ini Syarat Indonesia Swasembada Energi
JAKARTA - Swasembada energi bisa diwujudkan dengan kebijakan tepat yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap BUMN, khususnya sektor energi seperti Pertamina agar dapat menjalankan tugasnya.
Menurut ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif.
Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.
"Dengan demikian, diharapkan ke depan akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor," katanya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax. Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.
Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50, katanya.
Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060.
Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12-13.
Sementara itu, kinerja Pertamina yang dinilai sudah on the right track bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.
Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru, katanya.
Tauhid menambahkan, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN antara lain, berkontribusi 69 dari produksi minyak dan 34 dari produksi gas nasional. Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebelumnya, dalam pidato perdana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia tidak boleh tergantung pada negara lain di sektor energi, apalagi di situasi saat ini.
"Kita juga harus swasembada energi, dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek," ujar Prabowo di Sidang Paripurna MPR RI, Minggu (20/10/2024).
