RI Targetkan Transaksi IKM Tembus Rp50 Miliar
JAKARTA - Pemerintah menargetkan transaksi IKM (Industri Kecil Menengah) mencapai Rp50 miliar per daerah. Hal ini ditargetkan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Selama empat tahun terakhir, pemerintah terus menggaungkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia demi mendongkrak peningkatan belanja produk dalam negeri. Gerakan Nasional BBI dengan BBWI diselaraskan agar gerakan belanja produk lokal selaras dengan promosi dan ajakan untukber wisata di Indonesia.
Dengan demikian, pasar-pasar produk UMKM/IKM dapat terbuka semakin lebar bersamaan dengan terbukanya peluang dan potensi perekonomian yang didorongoleh sektor pariwisata.
Pemakaman Salsabila, Korban Pembunuhan di Pemalang Penuh Isak Tangis dan Harapan Akan Keadilan
“Gerakan Bangga Buatan Indonesia bukan sekadar slogan. Ini adalah panggilan untuk mencintai, mendukung, dan membanggakan hasil karya kita sendiri,” ucap Wakil MenteriPerindustrian Faisol Riza dalam sambutannya saat PuncakAcara Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Ite Begawe Fest 2024, Senin (9/12/2024).
Wamenperin mengungkapkan, Gernas BBI/BBWI memiliki beberapa target, di antaranya sebanyak 30 juta UMKM/IKM dapat bertransformasi masuk ke pasar digital, transaksi penjualan IKM yang menjadi target pembinaan bisa mencapai minimal Rp50 miliar per daerah, serta tercapainya 1,2 - 1,5 miliar perjalanan wisata di Indonesia.
Tahun ini, Kementerian Perindustrian sebagai Campaign Manager dalam BBI/BBWI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Puncak Acara Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Nusa Tenggara Barat Ite Begawe Fest 2024. Sebagai Campaign Manager BBI/BBWI Provinsi NTB Ite Begawe Fest 2024, Kemenperin memberikan dukungan penuhdalam rangka meningkatkan daya saing produk dan kualitasSDM IKM NTB.
“Dukungan tersebut meliputi fasilitasi dan pendampingan, seperti penguasaan teknologi e-business melalui Program e-Smart IKM, integrasi ke dalam e-katalog LKPP, edukasi dankonsultasi usaha, literasi digital, penyelenggaraan webinar, pendaftaran merek IKM, pendampingan sertifikasi TKDN-IK, desain serta pencetakan kemasan, hingga promosi dan publikasimelalui media sosial,” tutur Wamenperin.
