Perusahaan Sedang Sulit, Mantan CEO Intel Ajak 100 Ribu Karyawan Doa dan Puasa

Mantan CEO Intel, Pat Gelsinger, yang mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinannya sepekan lalu, mengajak karyawan Intel untuk bergabung dengannya dalam doa dan puasa. “Setiap Kamis saya melakukan doa dan puasa 24 jam," tulis Gelsinger di X pada Minggu pagi. "Minggu ini saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dalam doa dan puasa untuk 100 ribu karyawan Intel saat mereka menavigasi masa sulit ini. Intel dan timnya sangat penting bagi masa depan industri dan AS."

Gelsinger yang berusia 63 tahun mengundurkan diri dari Intel dan anak perusahaannya, Mobileye, pada 1 Desember, setelah menghabiskan tiga dekade karirnya di perusahaan tersebut, termasuk empat tahun terakhir sebagai CEO-nya. Pembuat chip tersebut telah berjuang di tengah kebangkitan para pesaing seperti Nvidia dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., dan kepergian Gelsinger terjadi di tengah rencana perubahan haluan empat tahun yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pembuatan chip Intel.

Dua pemimpin senior, David Zinsner dan Michelle Johnston Holthaus, akan menjabat sebagai co-CEO sementara sementara dewan direksi melakukan pencarian untuk kepala eksekutif baru, yang telah dimulai. Perusahaan mengatakan telah membentuk komite pencarian "dan akan bekerja dengan tekun dan cepat" untuk menemukan pengganti permanen Gelsinger.

Patrick Gelsinger, CEO Intel Corp. saat itu, berbicara selama wawancara Bloomberg Studio 1.0 di kantor pusat perusahaan di Santa Clara, California, AS, pada Kamis, 3 Februari 2022.

Intel baru-baru ini menerima miliaran dolar dana federal di bawah Undang-Undang CHIPS, yang memberikan hibah, pinjaman, dan kredit pajak kepada pembuat chip yang bertujuan untuk mengembalikan lebih banyak manufaktur semikonduktor ke AS dari luar negeri.

Departemen Perdagangan memberikan hampir USD8 miliar (sekitar Rp124 triliun) dalam pendanaan Undang-Undang CHIPS kepada Intel seminggu sebelum pensiunnya Gelsinger, meskipun jumlah itu lebih kecil dari penghargaan awal perusahaan berdasarkan undang-undang tersebut karena menerima kontrak USD3 miliar (sekitar Rp46,5 triliun) dari Departemen Pertahanan pada bulan September.

Perusahaan telah diharapkan sejak awal untuk menjadi penerima manfaat utama dari puluhan miliar subsidi pembayar pajak yang dialokasikan di bawah Undang-Undang CHIPS bipartisan yang disahkan dua tahun lalu. Tetapi alih-alih menciptakan lapangan kerja yang dijanjikan berdasarkan kebijakan tersebut, perusahaan memangkas tenaga kerjanya sebesar 15 padabulanAgustus.