Audiensi HP2SK-Komisi II DPRD NTT, Dorong Peningkatan Kuota dan Kapal Khusus Antar Pulau Ternak
Kupang, iNewsAlor.id - Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau (HP2SK) melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi NTT. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait peternakan di NTT, termasuk kuota ternak, vaksinasi, serta upaya meningkatkan produktivitas sektor peternakan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua HP2SK NTT, Tono Sutami, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, seperti kuota ternak yang dinilai belum mencukupi kebutuhan, rendahnya akses terhadap vaksinasi, serta kurangnya fasilitas pendukung, seperti kapal khusus pengangkutan ternak antar-pulau. “Kami masih menghadapi berbagai tantangan, terutama soal kuota ternak dan vaksinasi. Namun, kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah,” ujar Tono.
Dukungan Komisi II DPRD NTT
Komisi II DPRD NTT, menyambut baik masukan dari HP2SK dan berkomitmen untuk mendukung kemajuan sektor peternakan di NTT.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus Taka Ndewa, menekankan pentingnya revisi aturan terkait tata niaga ternak, vaksinasi serta penambahan fasilitas pendukung.
“Pembenahan kuota ternak dan vaksinasi sangat penting untuk melindungi peternak dan pengusaha dari kerugian. Kami juga mendukung adanya kapal khusus pengangkut ternak untuk mempermudah distribusi antar-pulau, terutama menjelang periode lalu lintas ternak yang meningkat,” jelas Yunus.
Yunus juga menyoroti pentingnya evaluasi klausul tata niaga ternak yang sudah tidak relevan. “Ada beberapa aturan yang perlu direvisi karena justru membebani peternak, seperti kewajiban kepemilikan lahan yang sulit dipenuhi oleh peternak kecil,” tambahnya.
Kuota Ternak dan Populasi Sapi di NTT
HP2SK mengusulkan kuota ternak sebanyak 70.000 ekor untuk tahun ini, meningkat dari kuota sebelumnya yang hanya sekitar 60.000 ekor. Namun berbeda dengan pemerintah yang hanya mengusulkan kurang dari 60.000 Ekor, karena menurut Dinas Peternakan Populasi Sapi Menurun, ujar Ketua HP2SK NTT.
Namun, data mengenai populasi sapi di NTT masih menjadi perdebatan. Menurut HP2SK, data di lapangan belum sepenuhnya akurat karena banyak ternak yang belum terdata dengan barcode atau ear tag.
“Kami belum bisa memastikan data populasi sapi secara pasti, karena banyak sapi yang belum dipasang ear tag. Namun, kami melihat populasi ternak di lapangan masih cukup banyak,” ungkap Ketua HP2SK.
Peluang Investasi dan Peningkatan PAD
Komisi II DPRD NTT juga melihat peluang besar dalam pengembangan sektor peternakan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dengan posisi NTT sebagai salah satu provinsi dengan populasi ternak terbesar di Indonesia, sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Lalu lintas ternak tidak hanya menjadi peluang bisnis, tetapi juga mendukung pendapatan asli daerah. Ke depan, pemerintah harus lebih serius menangani sektor ini, termasuk dengan menyediakan kapal khusus ternak,” tegas Yunus.
Harapan ke Depan
Komisi II DPRD NTT berharap agar pemerintah provinsi dan para pengusaha ternak dapat bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas peternakan di NTT. Sementara HP2SK sendiri berharap pemerintah segera mengkaji usulan kuota ternak dan memberikan dukungan berupa fasilitas dan regulasi yang bisa dijangkau Pengusaha.
“Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi kendala yang kami hadapi. Dengan sinergi yang baik, sektor peternakan di NTT dapat terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Ketua HP2SK NTT.
