Kepala Bapanas Pastikan Beras Premium Lokal Tak Kena PPN 12 Persen, Ini Penjelasannya
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah baru-baru ini mengumumkan beberapa komoditas yang terkena kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di tahun 2025, salah satunya adalah beras premium. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan beras premium lokal tidak terkena kenaikan PPN tersebut. Kok bisa?
Menurut Arief, beras premium lokal tidak akan dikenakan PPN. Adapun, kebijakan kenaikan PPN hanya berlaku untuk beras premium impor.
"Jadi beras medium dan premium tidak dikenakan PPN. Beras yang kena PPN itu, beras khusus yang diimpor, misalnya untuk kebutuhan hotel atau restoran," kata Arief sebagaimana dikutip pada Kamis (26/12/2024).
"Adapun pada paparan Kementerian Keuangan sebelumnya, tercantum beras premium termasuk kena PPN, itu maksudnya lebih ke beras khusus yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Tapi terhadap beras khusus dari lokasi tertentu di Indonesia, misalnya seperti beras aromatik produksi lokal, itu juga tidak kena PPN," tuturnya.
Ia menjelaskan, dibebaskannya beras premium dari kenaikan PPN merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Terlebih saat ini Indonesia tengah berjuang untuk mendorong produksi beras dalam negeri.
Kualifikasi beras sendiri disebut Arief telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023. Dalam beleid disebutkan beras umum terdiri dari atas beras premium dan medium yang ditentukan berdasarkan perbedaan derajat sosoh dan butir patah.
Dirinya pun mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar pemberlakuan PPN 12 persen hanya untuk beras khusus tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 dalam Bab I pada Perbadan 2 Tahun 2023.
"Beras premium itu banyak diminati masyarakat kita secara luas. Persebarannya pun merata di semua lini pasar. Jadi ini yang diperhatikan pemerintah, sehingga tidak termasuk barang mewah dan tidak dikenakan PPN seperti yang ada sebelum ini," ucapnya.
