Gubernur Fakhiri Dorong Pemda di Papua Pangkas Ketergantungan pada Pusat

JAKARTA – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) di tanah Papua memanfaatkan momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 sebagai langkah awal memperkuat kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik. Ia pun mengajak untuk memangkas ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah di Papua harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan layanan dasar. Ia mengingatkan agar birokrasi tidak lagi sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menghasilkan kinerja yang dirasakan langsung oleh publik.

“Otonomi daerah adalah instrumen strategis. Bagi kita di Papua, ini adalah peluang besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memastikan kehadiran negara di sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan air bersih,” ujar Fakhiri dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Fakhiri menyampaikan hal itu saat memimpin upacara Hari Otda Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Papua. Ia bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Dalam Negeri RI terkait pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kendati ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti belum optimalnya integrasi anggaran serta tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Fakhiri menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan kemandirian ekonomi daerah melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Di sisi lain, upaya memperluas akses layanan di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) juga menjadi perhatian. Fakhiri menilai kolaborasi antarwilayah sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.

Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar menjaga stabilitas keamanan dan politik sebagai fondasi utama pembangunan, sekaligus mendukung program strategis nasional seperti swasembada pangan dan energi.

“Kita harus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tantangan global semakin kompleks, maka soliditas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua adalah kunci,” katanya.