Ikut Instruksi Presiden Prabowo: Jateng Fokus Peningkatan Irigasi, Dukung Swasembada Pangan
SEMARANG, iNewsDemak.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendukung akselerasi swasembada pangan dengan mengoptimalkan berbagai program yang sudah ada, salah satunya melalui peningkatan sistem irigasi. Hal ini menjadi langkah penting, mengingat peran Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
"Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bahwa swasembada pangan ini menjadi prioritas utama. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan berbagai program, karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional," ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta perwakilan kementerian yang terkait. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam mendukung swasembada pangan adalah peningkatan dan penguatan infrastruktur irigasi.
Nana Sudjana menjelaskan, di Jawa Tengah terdapat 139 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area 386.989 hektare, dengan 108 DI yang menjadi kewenangan provinsi seluas 86.865 hektare. Sementara itu, 31 DI dengan luas 300.124 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penguatan sistem irigasi di daerah-daerah tersebut menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di musim kemarau.
Di sisi lain, program-program lain seperti peningkatan luas tambah tanam, distribusi pupuk, penyuluh pertanian, dan penyediaan bibit unggul juga diperkuat. Menurut Nana Sudjana, luas tambah tanam di Jawa Tengah telah mencapai 115 persen hingga November 2024, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun.
"Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah telah melebihi target yang diberikan oleh pemerintah pusat," kata Nana.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa akselerasi program swasembada pangan harus dilakukan dengan cepat oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dengan salah satu langkah utama adalah optimalisasi irigasi. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan terhadap lahan-lahan tadah hujan yang belum memiliki sistem irigasi.
“Jika tidak memungkinkan untuk membangun irigasi karena tidak ada bendungan, maka bisa menggunakan sistem pompanisasi,” ujar Zulkifli.
