Bahlil Ingin Dirjen Gakkum ESDM Diisi TNI-Polri Atau Jaksa, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan nantinya Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM ditempati oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, tentara nasional Indonesia (TNI) atau jaksa. 

"Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak Polisi, kalau tidak TNI, kalau tidak Jaksa," ujar Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024). 

Bahlil menambahkan, hal ini dilakukan agar ke depan permasalahan ataupun konflik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat terselesaikan di Kementerian ESDM. 

"Supaya clear barang ini karena kalian lolos pun di pengadilan, begitu dicek oleh Dirjen Menerba tidak masuk dalam data rekonsiliasi itu modinya tidak bisa dikeluarkan," katanya. 

"Terus berdebat lagi Ini kan Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan kok tidak dihargai oleh Dirjen Menerba? Padahal itu dokumen yang mohon maaf masih diragukan keaslian dan kebenarannya. Itu titipan saya," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi XII DPR atas dukungannya terhadap pembentukan Dirjen Gakkum Kementerian ESDM. 

Sebelumnya diberitakan, Bahlil meminta dukungan dari Komisi XII DPR untuk pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Gakkum di lingkungan Kementerian ESDM. 

Dalam paparannya, Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan Ditjen Gakkum ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Oleh karena itu, pihaknya telah menyusun struktur Ditjen Gakkum agar dalam waktu dekat ini mampu menyelesaikan permasalahan soal tambang ilegal dan pengeboran minyak secara ilegal. 

"Tapi saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakkum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau kita mau commit, kita buat barang ini bagus, ayo," ucap Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).