Purbaya Tarik Rp75 Triliun dari Perbankan, untuk Apa?
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah telah menarik dana Rp75 triliun dari total Rp276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.
Dana tersebut ditarik untuk kemudian dibelanjakan kembali guna mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sekarang di bank ada Rp201 triliun, yang Rp75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.
Purbaya menjelaskan, dana yang ditarik itu digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, dia mengakui kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat 7,36 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu enggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki. Ia menyebut dalam dua minggu terakhir, BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian akan semakin longgar.
“Beberapa dua minggu terakhir, bank sentral sudah mendukung kebijakan kami. Artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian, jadi Anda enggak usah takut ekonomi kita akan melambat," kata Purbaya.
"Sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, seharusnya sih ke depan enggak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa, dan kita lihat dua minggu terakhir sudah amat baik sekali, seharusnya sih enggak ada halangan lagi,” katanya.
Dengan perbaikan koordinasi kebijakan tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan bisa mencapai 6 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4 persen.
“Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan (tumbuh) 6 persen, walaupun di APBN 5,4 (persen) ya, saya akan paksa dorong ke 6 persen, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," ujarnya.
