5 Negara Paling Korup di Dunia

JAKARTA - Untuk menyoroti masalah korupsi dan memulai perubahan ke arah yang lebih baik, organisasi Transparency International (TI) menciptakan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI). CPI menilai 180 negara berdasarkan persepsi korupsi dengan penilaian dari para ahli dan survei, serta memberikan skor antara 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Laporan CPI menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi terendah pada tahun 2021 dan 2022 adalah Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia. Sementara itu, Indonesia memperoleh skor 34. Berdasarkan data CPI 2022, terdapat daftar negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

1. Somalia

Somalia menempati posisi paling bawah dengan skor 11 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2022. Kurangnya pemerintahan yang efektif adalah salah satu penyebab utama mengapa Somalia tetap menjadi negara paling korup di dunia selama dekade terakhir. Upaya untuk membentuk komisi anti-korupsi tidak membuahkan hasil. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat bahwa meskipun ada kemajuan, korupsi yang merajalela, terutama di bidang politik, masih menghambat pembangunan negara.

Analis independen Hassan Sheikh Imam mengungkapkan bahwa melawan korupsi sangat sulit karena sistem politik Somalia dibangun di atas korupsi. "Perlu perubahan paradigma dan sistem politik untuk memberantas korupsi," katanya. Ia juga menekankan bahwa Somalia tidak memiliki lembaga dan mekanisme yang memadai untuk memerangi korupsi. "Kita membutuhkan sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan lembaga anti-korupsi yang dapat bekerja tanpa campur tangan," tambahnya.

Meskipun demikian, Presiden Somalia menyatakan bahwa memberantas korupsi tetap menjadi prioritas pemerintahannya, dengan janji untuk memperkuat sektor peradilan dan memperbaiki citra Somalia di kancah global.

2. Venezuela

Venezuela memiliki skor 13 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kekacauan di Venezuela, termasuk tuduhan kecurangan pemilu dan protes besar-besaran, mencerminkan masalah sistemik yang lebih dalam. Negara ini menghadapi korupsi yang merajalela, pemerintahan yang terlalu militeristik, dan pengikisan prinsip demokrasi.

Penerapan model ‘sivili-militer’ membuat militer terlibat dalam politik dan ekonomi. Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB) menguasai posisi penting di 103 perusahaan publik dan 11 kementerian, serta mengendalikan sektor vital seperti manufaktur dan pangan. Kurangnya pengawasan publik meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memperlemah transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pengaruh militer di bidang politik sangat besar, dengan banyak mantan pejabat militer menduduki jabatan penting. Di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro, kekuasaan militer semakin diperkuat, berdampak pada penekanan terhadap protes dan ketidakpuasan publik.

3. Suriah

Suriah, dengan skor 13, termasuk dalam daftar negara paling korup di dunia. Korupsi menyentuh semua aspek kehidupan, baik di wilayah yang dikuasai pemerintah Presiden Bashar al-Assad maupun di kawasan oposisi. Banyak penduduk yang tinggal di daerah konflik mengalami penyalahgunaan, pengepungan, dan penghentian bantuan kemanusiaan, serta pengungsian massal.

Ekonomi Suriah sangat dikuasai oleh pemerintah Assad dan sekutunya, di mana perang saudara menciptakan peluang baru bagi praktik korupsi yang menguntungkan pemerintahan dan sekutu asingnya. Di wilayah yang dikuasai oposisi, milisi yang didukung Turki, seperti Tentara Nasional Suriah (SNA), dituduh melakukan penjarahan dan pemerasan terhadap penduduk sipil dan sumber daya lokal.

Bantuan internasional yang seharusnya diterima oleh perwakilan oposisi sering kali tidak sampai kepada mereka, menimbulkan kecurigaan penyelewengan. Korupsi di Suriah bersifat endemik, di mana semua pemerintahan bergantung pada sumber pendapatan ilegal. Kasus korupsi terhadap pejabat tinggi sering kali lebih berkaitan dengan perebutan kekuasaan dalam pemerintahan daripada upaya anti-korupsi yang nyata.

4. Sudan Selatan

Sudan Selatan, yang baru merdeka setelah konflik berkepanjangan, memiliki skor 13 menurut CPI 2022. Negara ini menghadapi tantangan besar dalam pemerintahan dan sering menduduki posisi terendah dalam indeks korupsi internasional. Korupsi mengakar di semua tingkat pemerintahan dan hampir semua sektor ekonomi, dengan pelaku seringkali tidak dihukum. Hal ini berdampak negatif pada masyarakat karena kekayaan dari cadangan minyak yang melimpah mengalir ke kantong pribadi, bukan untuk pelayanan publik atau pembangunan infrastruktur.

5. Yaman

Konflik di Yaman telah berubah menjadi pertempuran ekonomi, di mana berbagai kelompok bersaing untuk menguasai sumber daya penting, seperti bantuan dan aset negara. Yaman memperoleh skor 16 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022. Ekonomi perang ini memperburuk masalah korupsi yang sudah ada dan menciptakan peluang bagi para pemimpin baru serta jaringan yang sebelumnya kurang berkuasa untuk mengumpulkan kekayaan secara ilegal. Meskipun ada perpindahan kekuasaan, sifat korupsi sistemik di Yaman tetap tidak berubah, bahkan sebelum 2014.