Kolombia Menyerah kepada Donald Trump

Kolombia telah menyerah dan tunduk pada tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dengan membatalkan keputusannya untuk melarang penerbangan yang membawa migran ilegal yang dideportasi mendarat di negara Amerika Selatan tersebut.

Pada hari Minggu, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan bahwa dia akan menolak pesawat militer Amerika yang penuh dengan orang-orang yang dideportasi kecuali AS membuat protokol untuk perlakuan bermartabat terhadap migran.

Presiden AS Donald Trump dengan cepat bereaksi dengan mengenakan tarif pada barang-barang Kolombia dan pembatasan visa pada pejabat Kolombia.

Bogota akhirnya menyerah dengan mengumumkan pada hari Minggu bahwa pesawat kepresidenan Petro akan dikirim untuk menjemput warga negara Kolombia yang dijadwalkan untuk dideportasi dari AS.

“Pemerintah Kolombia, di bawah arahan Presiden Gustavo Petro, telah mengatur agar pesawat kepresidenan memfasilitasi pemulangan bermartabat warga negara Kolombia yang akan tiba di negara itu hari ini pada dini hari, setelah kembali dari penerbangan deportasi,” kata kantor Petro dalam sebuah pernyataan.

“Warga Kolombia, sebagai patriot dan rakyat yang sah, tidak akan dan tidak akan diusir dari wilayah Kolombia,” lanjut pernyataan tersebut, yang dilansir Russia Today, Senin (27/1/2025).

Dalam sebuah posting panjang di X pada hari Senin, Petro mengutuk paksaan dari Washington.

“Anda dapat menggunakan kekuatan ekonomi dan kesombongan Anda untuk mencoba melakukan kudeta, seperti yang Anda lakukan dengan Allende,” tulis presiden, mengacu pada kudeta militer yang didukung CIA tahun 1973 di Chile, yang berakhir dengan kematian Presiden Salvador Allende yang terpilih secara demokratis.

“Tetapi saya akan mati dengan tetap berpegang pada prinsip saya. Saya telah menanggung siksaan, dan saya akan menanggung Anda,” ujar Petro. “Anda tidak akan pernah mendominasi kami.”

Petro berjanji akan mengenakan tarif pada barang-barang Amerika sebagai tanggapan atas pembatasan ekonomi dari AS.

Trump, yang dilantik pada 20 Januari, telah menjadikan perang melawan imigrasi ilegal sebagai salah satu isu utama kampanye Pemilu-nya. Tak lama setelah menjabat, dia mengumumkan keadaan darurat di perbatasan dan mengerahkan tentara aktif tambahan untuk membantu agen perbatasan. Dia juga berjanji untuk meningkatkan deportasi.