Hamas Tolak Usulan Gencatan Senjata yang Mendesak Pejuang Palestina Menyerah

Hamas menolak usulan gencatan senjata yang akan membuat semua kelompok bersenjata di Gaza "menyerah" kepada Israel.

Gerakan Palestina tersebut menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyabotase upaya untuk menengahi gencatan senjata dan mengakhiri perang selama 18 bulan.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Al Jazeera Arabic pada hari Senin (14/4/2025) bahwa kelompok tersebut "terbuka terhadap semua tawaran yang meringankan penderitaan rakyat kami", tetapi rancangan usulan Israel terbaru menuntut Palestina setuju untuk "menyerah."

"Netanyahu menetapkan kondisi yang mustahil untuk menyabotase perjanjian gencatan senjata," ujar Abu Zuhri.

"Dalam usulan terbarunya, pendudukan (Israel) tidak berkomitmen menghentikan perang sepenuhnya, mereka hanya ingin menerima tawanan. Kami siap membebaskan semua tawanan yang hidup dan mati sekaligus sebagai imbalan mengakhiri perang dan menarik diri dari Jalur Gaza," papar dia.

"Menyerah bukanlah pilihan bagi gerakan Hamas, dan kami tidak akan menerima penolakan atas keinginan rakyat kami... Hamas tidak akan menyerah, tidak akan mengibarkan bendera putih, dan akan menggunakan semua kartu tekanan terhadap pendudukan," tegas dia.

Menurut rancangan usulan gencatan senjata Israel, yang salinannya telah dilihat Middle East Eye, inisiatif tersebut menyerukan 45 hari masa tenang yang akan membebaskan semua tawanan Israel sebagai bagian dari kesepakatan bertahap.

Usulan tersebut, yang terdiri dari 12 poin, menyatakan setengah dari tawanan Israel harus dibebaskan pada pekan pertama sebagai imbalan atas makanan dan bantuan memasuki daerah kantong yang dilanda perang tersebut.

Selama lebih dari enam pekan, Israel, yang didukung penuh oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara barat lainnya, telah menolak mengizinkan pasokan penyelamat, termasuk makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan minyak goreng, untuk memasuki wilayah tersebut.

Pekan lalu, Jaringan Organisasi Non-Pemerintah Palestina (PNGO) memperingatkan situasi di Gaza telah mencapai "tahap kelaparan tingkat lanjut," yang diperburuk oleh pengeboman gudang makanan, pabrik desalinasi air, dan penutupan dapur umum.

Peringatan itu muncul beberapa jam setelah Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, bersumpah "bahkan sebutir gandum pun" tidak akan masuk ke Gaza.

Sejak dimulainya perang, para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia terkemuka menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Pada bulan November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Beberapa hari sebelum ICC mengeluarkan surat perintah penangkapannya, laporan komite khusus PBB menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan menuntut kebijakan dan praktik di Gaza yang dapat menyebabkan "kemungkinan genosida".

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 1.482 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Israel melanggar gencatan senjata bulan lalu.

Jumlah korban tewas secara keseluruhan lebih dari 50.000, dengan 10.000 warga Palestina hilang dan diduga tewas.