Israel Pertanyakan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump: Siapa yang Akan Berkuasa?
TEL AVIV, iNews.id - Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu tanda tanya besar di Israel. Sejumlah pejabat, terutama dari kubu sayap kanan, mempertanyakan siapa sebenarnya yang akan menguasai Jalur Gaza setelah perang jika rencana tersebut dijalankan.
Menteri Urusan Permukiman Israel Orit Strock secara terbuka mengecam Dewan Perdamaian Gaza dan menyebut inisiatif itu sarat masalah.
Menurut dia, rencana tersebut tidak memberikan jawaban jelas mengenai otoritas yang akan memerintah Gaza pasca-operasi militer Israel.
“Jika tentara Israel masuk kembali dan menduduki Gaza, kepada siapa wilayah itu akan diserahkan? Pertanyaan ini tidak pernah dijawab,” kata Strock, dalam wawancara dengan radio Galey Israel, dikutip Selasa (27/1/2026).
Strock menilai Israel tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Dia merujuk pada penarikan pasukan Israel dari Gaza pada 2005 yang disertai pembongkaran permukiman Yahudi, namun menurutnya justru berujung pada meningkatnya ancaman keamanan.
“Kita sudah menyerahkan Gaza sebelumnya. Kita tahu bagaimana hasilnya,” ujarnya, merujuk pada pengambilalihan wilayah tersebut oleh Hamas setelah penarikan Israel.
Pejabat sayap kanan radikal itu juga menolak kemungkinan penyerahan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina atau komite teknokrat Palestina yang disebut-sebut akan mengelola wilayah tersebut pasca-perang. Menurut dia, langkah itu hanya akan membahayakan tentara Israel yang telah dikirim bertempur.
“Saya tidak bisa membayangkan seorang menteri di Kabinet Keamanan yang mengirim tentara berperang, lalu menyerahkan Gaza kepada pihak lain,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Israel harus tetap menjadi satu-satunya otoritas di Gaza setelah wilayah itu dilucuti dari senjata dan Hamas dikalahkan. Dia bahkan menyerukan pencaplokan Jalur Gaza sepenuhnya sebagai solusi paling realistis menurut kelompok sayap kanan Israel.
Kritik terhadap Dewan Perdamaian Gaza juga menyentuh struktur lembaga tersebut. Meski disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025, piagam dewan dinilai tidak secara eksplisit menyebut Gaza, meski dibentuk setelah perang besar di wilayah tersebut.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana 20 poin perdamaian Gaza. Gedung Putih menyebut Trump akan memimpin langsung dewan itu dengan dukungan tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi dan pembangunan.
Namun, piagam Dewan Perdamaian memberi Trump kewenangan luas, termasuk hak veto dan pengangkatan anggota seumur hidup. Para pengkritik menilai struktur ini berpotensi mengabaikan peran PBB dan justru memperuncing perdebatan soal siapa yang seharusnya menguasai dan mengelola Gaza setelah perang berakhir.
