Indonesia Siapkan Proposal Dagang untuk AS, Tawarkan Peningkatan Impor dan Proyek Strategis

IDXChannel – Pemerintah menyiapkan proposal dalam rangka negosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS), dengan fokus pada upaya mengurangi defisit perdagangan yang saat ini mencapai USD18 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, strategi yang disiapkan mencakup peningkatan volume impor dari AS dan evaluasi kebijakan tarif serta pajak impor.

“Kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia export. Contohnya ekspor Indonesia seperti elektronik dan sepatu. Tapi komponen yang Amerika butuhkan seperti semikonduktor, furniture kayu, hingga copper and gold justru tidak diberlakukan (tarif preferensial),” kata Airlangga usai pertemuan dengan 100 asosiasi di kantornya, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

Berdasarkan data dari Dewan Ekonomi Nasional, top 10 impor Indonesia dari AS adalah (HS: 120190) kacang kedelai, pecah atau tidak dengan tarif, (HS: 271112) propana, cair sebesar, (HS: 290110) hidrokarbon asiklik jenuh, (HS: 999999) komoditas tidak di tempat lain ditentukan.

Selanjutnya, (HS: 270112) batubara bitumen, baik atau tidak dihancurkan, tidak diaglomerasi dengan tarif, (HS: 230330) menyeduh atau menyuling ampas dan sampah, (HS: 271113) butana, cair, (HS: 470321) bubur kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut, diputihkan atau diputihkan, konifer.

Kemudian (HS: 880240) Pesawat terbang dan tenaga lainnya pesawat dengan berat tanpa muatan diatas 15.000 kg, (HS: 851762) Mesin untuk resepsi, konversi dan transmisi.

Dia melanjutkan, Indonesia akan fokus pada sejumlah komoditas penting seperti gandum, kapas, dan migas sebagai bagian dari peningkatan impor dari AS. 

Selain itu, proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang (refinery) juga menjadi peluang untuk mendatangkan komponen dari AS.

Dari sisi kebijakan, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan fiskal. 

“Import tarif kita terhadap produk dari Amerika relatif rendah, bahkan untuk wheat dan soybean sudah nol persen. Tapi kita juga akan lihat PPh dan PPN impor,” kata dia.

Adapun pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melihat atau mengevaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang impor.

Tujuannya bisa jadi untuk mengendalikan impor agar tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, untuk mendorong sektor tertentu.

Kemudian untuk meningkatkan jumlah volume beli, menurut Airlangga untuk meningkatkan volume pembelian—kemungkinan besar ekspor atau konsumsi dalam negeri terhadap produk lokal.

Bisa juga diartikan bahwa pemerintah ingin memperbesar skala pembelian dari luar negeri namun dengan selektif, agar mendukung industri dalam negeri.