KPK Kebut Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Kasus Kuota Haji, Rampung Akhir Tahun Ini
IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kebut perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kasus kuota haji. Perhitungan itu ditargetkan bisa rampung tahun akhir tahun 2025.
"Sedang diupayakan. Jadi ini kawan-kawan penyidik juga secepatnya (kebut) memproses setiap keterangan yang sudah diperoleh, baik keterangan dari para saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan," kata Juru Bicara KPK, Budi kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Budi menambahkan, KPK telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dalam perkara rasuah tersebut. Pihak-pihak yang diperiksa meliputi pejabat negara di lingkungan Kementerian Agama hingga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Proses pemeriksaan keterangan saksi ini tidak hanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, penyidik juga menghampiri langsung saksi-saksi untuk meminta keterangan khususnya para saksi dari biro travel.
"Sehingga untuk efektivitas pemeriksaan kepada para Biro Travel ini, penyidik kemudian turun ke lokasi-lokasi yang punya kantong PIHK yang besar, misalnya di Jawa Timur, kemudian di area Jawa Tengah, Yogya, kemudian ada di Kalimantan, ada juga di wilayah Sulawesi," katanya.
Sejalan dengan itu, kata Budi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan permintaan keterangan kepada para saksi tersebut untuk menghitung kerugian negara. Budi menjelaskan bahwa keterangan saksi ini akan disandingkan dengan temuan-temuan aliran dana dalam perkara itu.
"Dari misalnya jual-beli kuotanya seperti apa, berapa harganya, kemudian kaitannya dengan uang-uang yang dialirkan kepada pihak di Kementerian Agama, kemudian seperti apa fasilitas yang didapatkan oleh para jamaah haji di arah sana, harganya berapa, ya itu kan semuanya disandingkan informasi-informasi itu," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
