Demutualisasi BEI Belum Jalan, OJK Menanti Payung Hukum Peraturan Pemerintah

IDXChannel — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pelaksanaan rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Aturan tersebut diperlukan sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa secara prinsip proses demutualisasi telah diamanatkan dalam undang-undang. Namun, implementasinya memerlukan pengaturan teknis yang lebih rinci melalui peraturan pemerintah.

“Demutualisasi pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang. Namun, kami masih menunggu aturan pelaksanaannya. Amanat undang-undang mengharuskan adanya regulasi turunan yang diawali dengan penerbitan Peraturan Pemerintah oleh pemerintah,” ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (2/2/2026).

Ia menambahkan bahwa OJK belum dapat melanjutkan langkah-langkah lebih jauh sebelum PP tersebut resmi diterbitkan. Seluruh tahapan akan dijalankan sesuai mandat hukum dan mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi pelaksana nanti.

“Kita tunggu bersama. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mekanisme pelaksanaan demutualisasi akan mengacu sepenuhnya pada aturan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut,” jelasnya.

Hasan juga menyampaikan bahwa setelah regulasi pelaksana rampung, OJK akan melakukan kajian lebih mendalam terkait langkah konkret dalam pelaksanaan demutualisasi BEI.

Sebagai informasi, demutualisasi bursa merupakan proses perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan bursa dari model keanggotaan (mutual) menjadi perseroan terbatas. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di kancah global.

(Shifa Nurhaliza Putri)