Penerimaan Pajak Naik 30,4 Persen Jadi Rp245 Triliun hingga Februari 2025
IDXChannel - Kementerian Keuangan membukukan pencapaian bersih untuk penerimaan pajak hingga Februari 2026 mencapai Rp245,1 triliun. Nilainya melonjak 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp188 triliun.
“Secara neto yang betul-betul masuk cash-nya ke APBN adalah 30,4 persen tumbuhnya di Januari-Februari,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam agenda jumpa pers APBN Kinerja dan Fakta, dikutip Kamis (12/3/2026).
Lebih lanjut, Suahasil mengatakan kenaikan penerimaan pajak hingga Februari 2026 utamanya ditopang oleh tren positif dari pemasukan PPN beserta PPnBM.
Capaian dari PPN sekaligus PPnBM mencapai Rp85,9 triliun, naik 97,4 persen dibandingkan periode Januari hingga Februari 2025.
Wamenkeu mengatakan naiknya PPN maupun PPnBM sangat berhubungan erat dengan membaiknya roda transaksi di lapangan. "Kegiatan ekonomi berjalan terus, makanya ada penerimaan PPN," ujarnya.
Selain itu, penerimaan pajak berasal dari PPh untuk entitas badan usaha meningkat di kisaran 4,4 persen sehingga berhasil mengumpulkan dana Rp23,7 triliun. Untuk setoran bagi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikombinasikan dengan PPh Pasal 21 sebesar Rp29 triliun, atau tumbuh 3,4 persen.
Gabungan dari PPh final, PPh Pasal 22, beserta PPh Pasal 26 terpantau ikut naik 4,4 persen, dengan akumulasi penerimaan menembus Rp52,2 triliun. Sementara itu, komponen pajak di luar kategori tersebut naik sebesar 24,25 dengan nilai Rp54,4 triliun.
Pada perspektif yang berbeda, capaian akumulasi penerimaan pajak secara kotor (bruto) telah berhasil menyentuh angka Rp336,9 triliun, yang sekaligus menandai adanya pertumbuhan sebesar12,7 persen.
Melesatnya tren setoran pajak ke kas negara selama kurun waktu dua bulan belakangan ini secara langsung ikut memberikan stimulus bagi laju akselerasi belanja pemerintah.
Sebagai informasi tambahan, nominal penyerapan anggaran untuk belanja negara sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun, atau mengalami eskalasi yang cukup tinggi sebesar 41,9 persen.
"Belanja jadi lebih cepat dengan APBN yang baik karena ada peningkatan penerimaan, pajak," kata Suahasil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi defisit APBN hingga 28 Februari 2026 tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau setara dengan 0,53 persen terhadap PDB.
Angka ini dinilai masih sangat aman dan berada dalam koridor perencanaan fiskal 2026. Purbaya menanggapi adanya perbandingan dengan kondisi tahun lalu yang sempat surplus.
Ia menekankan bahwa percepatan belanja di awal tahun adalah langkah sengaja agar dampak fiskal terhadap perekonomian bisa dirasakan masyarakat sejak dini, bukan hanya menumpuk di akhir tahun.
(Febrina Ratna Iskana)
