Hingga 25 Maret 2026, BGN Catat 1.528 SPPG Dihentikan Sementara Operasionalnya
IDXChannel—Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia yang operasionalnya diberhentikan sementara. Data ini adalah akumulasi sejak Januari 2025 hingga 25 Maret 2026.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan, jumlah ini mengalami tren penurunan dibandingkan dua minggu sebelumnya. Menurutnya, penurunan itu lantaran beberapa SPPG telah mengurus Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Terjadi penurunan dibandingkan dengan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS,” kata Nanik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Dua minggu sebelumnya, jumlah SPPG yang terdampak pemberhentian operasional sementara lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.500 unit.
Sementara itu, wilayah Indonesia Timur BGN mencatat terdapat 779 SPPG terdampak. Kemudian, di wilayah Indonesia Barat sebanyak 492 SPPG dihentikan sementara operasionalnya.
Menurut Nanik, langkah suspensi diberlakukan terutama pada dapur SPPG yang belum mendaftar SLHS. Namun, setelah dilakukan penindakan, sebagian besar dapur telah memenuhi kewajiban tersebut.
“Setelah kita suspend, kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” kata dia.
Kebijakan suspensi ini bertujuan untuk memastikan standar layanan gizi tetap terjaga, khususnya terkait aspek higienis dan sanitasi. Juga menjadi bagian dari pengawasan nasional untuk menjamin kualitas pelayanan gizi kepada masyarakat agar tetap aman dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap SLHS, diharapkan operasional SPPG dapat segera kembali normal secara bertahap.
Adapun rincian penghentian operasional SPPG menjadi dua kategori, yakni suspensi karena kejadian menonjol (KM) dan suspensi non-kejadian menonjol (Non-KM).
Berikut ini adalah data ribuan dapur MBG yang disuspensi berdasarkan kategori alasan suspensinya:
Penutupan karena kejadian menonjol (terjadi gangguan pencernaan pada penerima manfaat):
- Wilayah I: 17 SPPG
- Wilayah II: 27 SPPG
- Wilayah III: 28 SPPG
- Total: 72 SPPG
Penutupan karena Non-KM (misalnya pembangunan dapur tidak sesui juknis):
- Wilayah I: 198 SPPG
- Wilayah II: 464 SPPG
- Wilayah III: 30 SPPG
- Total: 692 SPPG
Sementara itu, jumlah SPPG yang masih dalam status penghentian operasional tercatat sebagai berikut:
- Wilayah I: 215 SPPG
- Wilayah II: 491 SPPG
- Wilayah III: 58 SPPG
- Total: 764 SPPG
(Nadya Kurnia)
