Kemenhub Hadapi Keterbatasan Anggaran untuk 2027, DPR Ingatkan Ini

IDXChannel - Komisi V DPR mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi V mencermati adanya kesenjangan yang cukup besar antara pagu indikatif dan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), salah satunya. Kemenhub mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp55,162 triliun, namun baru memperoleh pagu indikatif sebesar Rp28,349 triliun. 
 
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pihaknya memahami kebutuhan anggaran tersebut dan sepakat mengupayakan penambahan alokasi dalam RAPBN 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Menurutnya, beban tugas dan fungsi Kemenhub tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang tersedia. 

“Kami memahami ada deadlock yang cukup besar yaitu Rp37,12 triliun jika dirata-rata sejak 2021 hingga 2026 dari total anggaran Kemenhub,” ujar Lasarus dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026)
 
Dia menilai pembangunan infrastruktur dan sektor transportasi nasional merupakan kebutuhan strategis yang harus terus dikembangkan guna mendukung kemajuan bangsa. Dia mencatat bahwa alokasi anggaran Kementerian Perhubungan selama beberapa tahun terakhir masih mengalami fluktuasi.

"Saya tidak ingin nanti ada kejadian yang terjadi ke depan karena keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang wajib. Hal-hal apa saja yang wajib? Rampcheck itu wajib. Mau ada uang nggak ada uang harus di-rampcheck," kata Lasarus.

Namun, Lasarus juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk tidak hanya bergantung pada APBN dalam membiayai berbagai program pembangunan transportasi nasional. 

“Hal ini disebabkan karena APBN tidak akan cukup, untuk itu Kemenhub harus mencari alternatif pendanaan untuk membiayai program transportasi nasional,” kata dia.

Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk 2027.  Dudy menjelaskan, pada 2027 Kementerian mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun saja. Jumlah tersebut masih kurang untuk dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aset keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan untuk kementerian," ujarnya.

Menhub memaparkan, Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pagu indikatif Kemenhub tahun 2027 sebesar Rp28,34 triliun terdiri atas belanja non-operasional Rp20,88 triliun atau 73,65 persen, belanja pegawai Rp5,03 triliun atau 17,75 persen, dan belanja barang operasional Rp2,43 triliun atau 8,6 persen.

Dari sisi sumber pendanaan, alokasi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar Rp15,05 triliun atau 53,1 persen. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri Rp4,77 triliun, PNBP Rp3,87 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp2,42 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp2,21 triliun, serta hibah luar negeri sebesar Rp980 juta.

Dudy mengungkapkan, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan dalam Rencana Strategis Kemenhub 2025-2029, pagu indikatif 2027 masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp17,87 triliun atau 38,67 persen. Sementara dibandingkan kebutuhan aktual pada 2027 sebesar Rp55,16 triliun, terdapat selisih atau gap anggaran mencapai Rp26,82 triliun atau 48,62 persen.

Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain dukungan pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, penguatan keselamatan pelayaran dan penerbangan, pembangunan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian, hingga penyelenggaraan layanan transportasi keperintisan.

Dudy menegaskan, keselamatan transportasi menjadi fokus utama Kemenhub dalam penyusunan anggaran tahun depan. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar berbagai fasilitas keselamatan pada seluruh moda transportasi dapat terpenuhi.

"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," kata dia.

Selain mendukung aspek keselamatan, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk menjaga konektivitas wilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui layanan transportasi perintis darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang selama ini masih bergantung pada dukungan APBN.

(NIA DEVIYANA)