Komisi VI DPR Soroti Dana Kelolaan Sawit Rp68 Triliun, Petani Kecil Masih Kesulitan Pupuk

IDXChannel—Anggaran dan alokasi dana kelolaan BPDPKS yang mencapai Rp68,3 triliun menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (18/8/2026). 

DPR mempertanyakan efektivitas pendistribusian dana tersebut yang dinilai belum optimal menyasar peningkatan produktivitas petani sawit mandiri.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR RI menyoroti ketimpangan alokasi dana kelolaan sawit yang lebih banyak terserap untuk program mandatori biodiesel dibandingkan untuk bantuan langsung ke hilir maupun ke petani rakyat dengan skala lahan di bawah empat hektare.

"Dana BPDPKS itu mencapai Rp68,3 triliun, tetapi yang mengalir ke program biodiesel justru mencapai puluhan triliun. Sementara petani sawit kita di daerah masih kesulitan dapat pupuk dan bantuan peremajaan lahan. Harus ada evaluasi distribusi dana ini agar berpihak pada petani kecil," tegas Anggota Komisi IV DPR Agus Ambo Djiwa.

Menanggapi kondisi sektor perkebunan, Kementerian Pertanian memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5 triliun untuk penguatan komoditas perkebunan bernilai ekspor tinggi pada Tahun Anggaran 2027.

"Untuk penguatan komoditas perkebunan ekspor seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, dan rempah-rempah, Kementan mengajukan dukungan ABT Rp5 triliun. Ini mencakup bantuan sarana produksi hingga penyediaan 1.250 unit traktor tebu untuk mendorong produktivitas sektor hulu," ujar Menteri Pertanian.

Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan komoditas unggulan ekspor, merupakan penyumbang utama devisa negara di sektor non-migas. 

Integrasi alokasi dana kelolaan sawit dengan pemenuhan subsidi pupuk serta mekanisasi pertanian dinilai menjadi kunci utama untuk memacu Nilai Tukar Petani (NTP) dan menjaga kinerja ekspor agribisnis Indonesia di pasar global.

(Sheqilla Sukma)