Rumah Dinas di Kalibata Tak lagi Milik Anggota DPR, Dikembalikan ke Negara

JAKARTA, iNews.id - Rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan tidak lagi menjadi milik anggota dewan. Rumah tersebut akan dikembalikan ke negara.

"Ya nanti (DPR periode 2024-2029 diberi) tunjangan, karena rumahnya ditarik, semua akan dikembalikan ke Kemensetneg," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Jumat (4/10/2024).

Indra menjelaskan, tunjangan perumahan akan diberikan tiap bulan lantaran masuk ke dalam komponen gaji anggota DPR. Namun, besaran tunjangan perumahan masih dalam tahap pembahasan.

Indra menjelaskan, besaran tunjangan akan berpatokan pada harga rata-rata sewa rumah di sekitar Kompleks Parlemen seperti Senayan, Kebayoran Baru hingga Semanggi.

"Ya nanti diambil angka moderatnya kan, yang lazim, kan itu harus lazim, bukan nyari yang paling mahal dan paling murah, tapi yang paling lazim itu berapa gitu ya," kata Indra.

Sebelumnya diberitakan, DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat jatah rumah dinas. Sebagai gantinya, legislator bakal mendapat uang tunjangan perumahan yang diberikan tiap bulan.

Tunjangan perumahan diberikan karena rumah dinas anggota DPR di Kalibata juga sudah tua.

"Jadi kan rumah di Kalibata itu sudah tua sekali, ditambal kiri, bocor kanan, ditambal kanan, bocor kiri, gitu-gitu terus. Nanti ada yang patah balok kiri kanan," kata Indra.

Aturan pemberian tunjangan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR tertanggal 25 September 2024. Setidaknya, ada tiga poin yang tertera dalam aturan itu.

Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kedua, pemberian tunjungan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik.

Ketiga, dengan diberikan tunjangan perumahan maka anggota DPR tidak berhak lagi menempati rumah dinas.