PDIP Sebut Temukan Dugaan Aparat Tak Netral di Pilkada 2024

JAKARTA, iNews.id - PDI Perjuangan menemukan adanya dugaan ketidaknetralan oknum aparat kepolisian di sejumlah daerah pada Pilkada serentak 2024. Salah satunya diduga terjadi di Boyolali.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy melihat bahwa temuan ini dilakukan tidak secara parsial, tapi dilakukan dengan sistematis. Dia memastikan, sejumlah temuan ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu.

"Contohnya di Boyolali. Kami melihat bahwa ini adalah sistem komando, yaitu tingkatan dari Polda ke Polres, Polres ke Polsek. Terus kemudian dari pihak Polsek memobilisasi camat kemudian kepala desa-kepala desa," kata Ronny dalam diskusi yang digelar di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, peristiwa yang sama juga terjadi di Sulawesi Utara. Dari laporan masyarakat yang didapat, pihak kepolisian setempat memanggil perangkat desa dan mengarahkan untuk mendukung paslon tertentu.

Kemudian, hal yang sama juga terjadi di Banten. Kepala desa juga turut dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diarahkan mendukung salah satu paslon.

"Ini yang kami sampaikan, ini sistemik ya, bahwa ini tidak berdiri sendiri karena apa. Menjadi pertanyaan luas di tengah-tengah masyarakat, kenapa sekarang kok marak pemanggilan-pemanggilan kepala desa," tuturnya.

Dia mengaku mengantongi bukti terkait dugaan kecurangan itu. "Kami mendapatkan ya bukti-buktinya, pemanggilan ini dilakukan secara serentak para perangkat desa ini," kata dia.

Ronny pun menyinggung atas apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, yang menyampaikan bahwa tidak akan mengintervensi Pilkada. Menurutnya, ini merupakan harapan dari seluruh masyarakat agar bagaimana demokrasi dapat berjalan dengan apa yang diharapkan.

"Kita mendapatkan fakta-fakta-fakta bahwa terjadi ketidaknetralan," katanya.