Mendagri Respons Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Minta Maaf Akui Ada Kendala

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewakili pemerintah menyampaikan permintaan maaf sekaligus mengakui adanya kendala dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Pernyataan ini disampaikan merespons aksi warga terdampak yang mengibarkan bendera putih sebagai bentuk aspirasi dan keputusasaan.

Tito menyebut pengibaran bendera putih merupakan ekspresi warga dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana.

“Mengenai tadi pengibaran bendera putih ya, jadi inilah menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami,” kata Tito di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Dia menegaskan pemerintah tidak menutup mata atas kekurangan yang terjadi di lapangan dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.

“Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” sambungnya.

Meski menghadapi berbagai hambatan, Tito memastikan pemerintah tetap berkewajiban bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dia juga mengapresiasi peran masyarakat yang turut membantu proses tanggap darurat.

“Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak bantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjelaskan makna pengibaran bendera putih tersebut. Menurutnya, simbol itu tidak hanya mencerminkan solidaritas, tetapi juga harapan akan bantuan serta bentuk protes atas penanganan bencana yang dinilai lambat.

“Kalau kita artikan menurut kacamata saya, mulai dari solidaritas, simpatisan dan rasa ingin dibantu. Ya seperti itu. Yang jelas bendera putih itu berharap ada perhatian orang lain baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Muzakir.

Dia menilai penanganan bencana oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat masih belum memadai, terutama terkait distribusi logistik dan pembukaan akses jalan yang hingga kini masih tertutup.