Greenland Tegaskan Tak Rela Dicaplok AS Apa pun Alasannya
KOPENHAGEN, iNews.id - Pemerintah Greenland dengan tegas menolak ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kembali menyatakan keinginan untuk merebut wilayah Arktik tersebut. Greenland menegaskan tidak akan pernah menerima pencaplokan oleh AS, apa pun dalih atau alasannya.
Penolakan itu disampaikan secara resmi oleh pemerintahan koalisi Greenland, yang menyebut sikap Trump sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Greenland menegaskan statusnya sebagai bagian dari Persemakmuran Denmark sekaligus anggota NATO, sehingga isu pertahanan wilayah bukan urusan sepihak AS.
“Amerika Serikat sekali lagi menegaskan keinginan untuk mengambil alih Greenland. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh koalisi pemerintahan di Greenland dalam kondisi apa pun,” demikian pernyataan resmi pemerintah Greenland, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (13/1/2026).
Greenland juga mengingatkan, sebagai bagian dari NATO, pertahanan wilayahnya berada di bawah tanggung jawab aliansi tersebut. Setiap upaya merebut Greenland secara paksa dinilai sama dengan menantang negara-negara anggota NATO.
“Sebagai bagian dari Persemakmuran Denmark, Greenland adalah anggota NATO, dan oleh karena itu pertahanan Greenland harus melalui NATO,” lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, Trump bersikeras AS harus menguasai Greenland dengan cara apa pun. Dia berdalih, jika Washington tidak mengambil alih wilayah tersebut, Greenland berpotensi jatuh ke bawah pengaruh Rusia dan China. AS sendiri telah lama memiliki pangkalan militer strategis di wilayah Arktik itu.
Ancaman Trump memicu kemarahan negara-negara Eropa. Sejumlah pemimpin Eropa memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland akan membawa dampak serius bagi hubungan Amerika Serikat dan Eropa, serta berpotensi memicu ketegangan besar di kawasan Arktik.
Pekan lalu, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Denmark dalam mempertahankan kedaulatan Greenland. Negara-negara tersebut menegaskan bahwa perubahan status wilayah dengan paksaan tidak dapat dibenarkan.
Para pemimpin Eropa juga berharap kerja sama keamanan yang lebih erat di kawasan Arktik dapat meredakan ketegangan dan menahan ambisi sepihak Washington.









