Meski Ada Perjanjian Tarif AS, Prabowo Tegaskan Hilirisasi Tak Bisa Ditawar

Meski Ada Perjanjian Tarif AS, Prabowo Tegaskan Hilirisasi Tak Bisa Ditawar

Terkini | inews | Minggu, 22 Maret 2026 - 22:59
share

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keterbukaan terhadap kerja sama investasi dengan Amerika Serikat (AS) tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Dia menekankan, seluruh investasi yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti pentingnya penerapan harga pasar internasional dalam pengelolaan mineral kritis. Dia menegaskan Indonesia tidak menutup akses bagi pihak asing, selama mereka mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Soal critical mineral. Saya sudah katakan, kita terbuka. But everything at market price. At economic price,” ujar Prabowo dalam wawacara yang dikutip, Minggu (22/3/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan keterlibatan pihak asing dalam sektor pertambangan bukan hal baru. Pemerintah, kata dia, telah lama memberikan izin seperti yang terjadi pada Freeport sebagai salah satu penyumbang pendapatan besar bagi negara.

“Jadi kalau dia mau ikut (aturan), kita izin kan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izin kan,” lanjutnya.

Utamakan Hilirisasi

Namun demikian, Prabowo menegaskan prinsip hilirisasi tetap menjadi syarat utama. Indonesia tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa proses pengolahan di dalam negeri.

“Bahan mentah, kita minta di-processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong,” tutur dia.

Prabowo juga kembali menekankan mineral kritis merupakan komoditas yang harus memberikan nilai ekonomi maksimal bagi Indonesia.

“Critical mineral itu is a commodity. If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value. Yang penting kita kasih access,” ujarnya.

Dengan demikian, investasi asing tetap terbuka, tetapi harus tunduk pada aturan nasional dan mendukung hilirisasi.

Topik Menarik