Harga BBM di AS Meroket, Perusahaan Otomotif Menjerit Minta Pajak Bensin Dihapus

JAKARTA, iNews.id – Kelompok industri otomotif global terdiri atas Ford, Toyota, Hyundai dan sejumlah perusahaan lainnya mengusulkan penghapusan pajak bensin di Amerika Serikat (AS). Ini menyusul harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus meroket.

Sebagai gantinya, mereka mendorong penerapan biaya berdasarkan berat kendaraan. Namun, langkah tersebut dinilai berpotensi memicu kontroversi di kalangan konsumen.

Usulan ini datang dari Alliance for Automotive Innovation, organisasi yang juga didukung berbagai produsen otomotif global. Presiden dan CEO organisasi, John Bozzella, menyampaikan gagasan ini di tengah lonjakan harga bahan bakar dampak konflik AS dengan Iran.

Menurutnya kenaikan harga bensin mendorong konsumen beralih ke kendaraan yang lebih hemat energi seperti hybrid. Bahkan, tren tersebut terus meningkat dengan kontribusi penjualan hybrid mencapai 19 persen pada Januari 2026.

Dia menilai kondisi ini bisa berdampak serius terhadap Dana Perwalian Jalan Raya di Amerika Serikat yang selama ini bergantung pada pajak bensin.

“Ini kemungkinan akan mempercepat kebangkrutan Dana Perwalian Jalan Raya,” ujarnya, dilansir dari Carscoops, Sabtu (4/4/2026).

Saat ini, pajak bensin federal berada di angka 18,4 sen per galon dan tidak mengalami perubahan sejak 1993. Jika disesuaikan dengan inflasi, nilai tersebut seharusnya sudah mencapai sekitar 42 sen per galon.

Namun, pemerintah dinilai enggan menaikkan pajak karena berisiko tidak populer di mata publik. Akibatnya, pendanaan infrastruktur jalan harus ditopang dari sumber lain.

Selain itu, kendaraan listrik tidak menggunakan bensin sehingga tidak berkontribusi terhadap dana tersebut. Di sisi lain, efisiensi bahan bakar kendaraan juga terus meningkat, membuat pemasukan dari pajak per galon semakin menurun.

Sejumlah negara bagian di AS sebenarnya telah mencoba solusi alternatif, termasuk mengenakan biaya tambahan bagi pemilik kendaraan listrik.

Namun, Bozzella menawarkan pendekatan berbeda dengan mengganti pajak bensin menjadi biaya berbasis berat kendaraan.

Namun, kebijakan ini dinilai berpotensi membebani pemilik kendaraan berat seperti truk, SUV, dan kendaraan listrik. Meski demikian, besaran biaya masih akan ditentukan kongres.

Usulan tersebut muncul menjelang berakhirnya RUU transportasi darat pada 30 September. Saat ini, Kongres tengah membahas paket pendanaan baru selama lima tahun dengan nilai mencapai 500 - 550 miliar dolar AS.

Dalam pembahasannya, muncul berbagai opsi, mulai dari biaya tahunan sekitar 250 dolar hingga biaya satu kali mencapai 1.000 dolar, khususnya bagi pemilik kendaraan listrik.

Namun, dengan kondisi politik yang belum stabil, masa depan kebijakan ini masih belum pasti dan berpotensi menuai pro dan kontra di masyarakat.