Hari Kartini, Partai Perindo Dorong Perempuan Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan Inklusif

JAKARTA, iNews.id - Peringatan Hari Kartini kembali menempatkan isu kesetaraan dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai agenda strategis. Di tengah dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, perempuan dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan, permodalan dan ruang pengembangan usaha.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angkie Yudistia, yang juga mantan Staf Khusus Presiden 2019-2024, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026). Dia menilai perempuan termasuk penyandang disabilitas, memiliki peran strategis yang kerap tidak terlihat dalam sistem ekonomi.

“Saya selalu percaya bahwa perempuan dan juga perempuan penyandang disabilitas, bukan sekadar bagian dari sistem ekonomi, tetapi penggerak utama yang sering tidak terlihat,” ujar dia.

Menurut dia, penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari perubahan perspektif, dengan menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas dan peran strategis. Ketika perempuan diberikan akses dan ruang yang setara, dampaknya tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas.

“Ketika kita memberi akses, kepercayaan, dan ruang yang setara, perempuan berubah menjadi pencipta nilai, bahkan penggerak ekonomi di level keluarga hingga komunitas,” kata dia.

Dia menyoroti bahwa perempuan, khususnya penyandang disabilitas, masih menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan akses hingga stigma sosial. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat potensi besar berupa ketahanan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang dapat menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang memastikan tidak ada yang tertinggal dan perempuan harus berada di barisan depan untuk memimpinnya,” ucap dia.

Dalam konteks penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Angkie menekankan pentingnya dukungan sistemik agar perempuan dapat naik kelas dan memiliki daya saing. Dia menilai, semangat saja tidak cukup tanpa dukungan ekosistem yang memadai.

“Ada tiga hal yang menurut saya krusial,” ujar dia.

Pertama, akses permodalan yang inklusif dan berkeadilan, mengingat banyak pelaku usaha perempuan terhambat karena keterbatasan akses keuangan. Kedua, pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk literasi digital, strategi branding, hingga pemanfaatan platform e-commerce. Ketiga, pembangunan ekosistem usaha yang memungkinkan perempuan mendapatkan akses pasar, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor.

“Naik kelas itu bukan perjalanan individu. Itu adalah perjalanan kolektif,” kata dia.

Lebih jauh, dia menilai kepemimpinan perempuan dalam Partai Perindo membawa perspektif yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting dalam menerjemahkan visi ekonomi kerakyatan menjadi program yang berdampak langsung.

“Visi ekonomi kerakyatan di Perindo harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang bisa dirasakan langsung. Bukan hanya kebijakan di atas kertas, tetapi aksi yang menyentuh kehidupan sehari-hari,” ujar dia.

Dia mencontohkan, implementasi tersebut dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan UMKM perempuan berbasis komunitas, akses permodalan yang benar-benar menjangkau akar rumput, serta pelatihan yang berkelanjutan.

“Misalnya: program pemberdayaan UMKM perempuan berbasis komunitas, akses permodalan yang benar-benar sampai ke akar rumput, pelatihan yang berkelanjutan, bukan sekali selesai,” kata dia.

Menurut dia, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat, terutama perempuan di tingkat akar rumput.

“Jika kita ingin membawa ‘energi baru Indonesia’, maka energi itu harus terasa di dapur-dapur kecil, di pasar-pasar tradisional, di rumah-rumah perempuan yang sedang berjuang,” kata Angkie.

Peringatan Hari Kartini tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan yang lebih inklusif, dengan menempatkan perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.