DPR Minta Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogya Diusut Tuntas: Tindak Tegas!
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati prihatin atas kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak (daycare) di Kota Yogyakarta. Sari mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas, transparan, dan akuntabel.
“Kami meminta agar proses hukum berjalan secara profesional dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Sari dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/4/2026).
Sslain itu, Sari mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi menyeluruh sistem perizinan, standar operasional, serta mekanisme pengawasan terhadap seluruh daycare di Indonesia. Hal ini bertujuan mencegah terulangnya kasus serupa ke depan.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan anak, khususnya di fasilitas penitipan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembangnya,” ucapnya.
Sari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga dan memastikan keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa.
"Masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memilih layanan penitipan anak, serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan segera melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran," tutur Sari.
Diketahui, menggerebek Daycare Little Aresha di Umbulharjo, Yogyakarta, pada Jumat (24/4/2026) setelah muncul dugaan penganiayaan terhadap anak-anak.
Dalam penggerebekan, ditemukan kondisi memprihatinkan. Anak-anak disebut hanya mengenakan popok, bahkan ada yang diduga diikat tangan atau kakinya.
Penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Sejumlah orang tua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.
Berdasarkan data sementara dari aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdata di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.
