Gibran Minta BGN Perketat Keamanan Pangan MBG, Dorong Percepatan Jangkauan ke Daerah 3T

JAKARTA, iNews.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan arahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, Gibran meminta aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat.

"Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik di Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan.

Menurut Nanik, Gibran mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke dapur karena berpotensi menjadi sumber penyakit.

"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," ungkap Nanik.

Sebagai langkah pencegahan, lanjut Nanik, Gibran menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang. 

"Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur," tambahnya.

Arahan tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan aman dikonsumsi.

Dia juga mengungkapkan latar belakang Gibran sebagai mantan pengusaha di bidang katering, sehingga memahami secara detail standar operasional prosedur (SOP) dapur.

"Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," ucap Nanik.

Selain aspek keamanan, lanjutnya, Gibran juga meminta BGN mempercepat pemerataan pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah provinsi di Papua yang menemukan masih banyak kabupaten belum memiliki SPPG. Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," tutup Nanik.