Ketegangan AS-Iran Berpotensi Mengarah ke Perang Ketahanan, Ini Penentunya

JAKARTA, iNews.id - Aktivis Pro Palestina, Muhammad Husein menyebut ketegangan yang masih terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran berpotensi berlanjut ke perang ketahanan. Pasalnya, nasib kelanjutan perundingan damai putaran kedua belum jelas karena tarik ulur terkait isu nulklir dan Selat Hormuz.

"Kalau pun perang berlanjut setelah ini, maka kita akan menyaksikan sesuatu yang namanya war of resilience," ucap Aktivis Pro Palestina, Muhammad Husein dalam program Interupsi bertajuk 'Saling Adu Kekuatan, Perang AS-Iran Makin Genting' yang disiarkan di iNews, Kamis (30/4/2026).

Husein menambahkan, ada dua variabel utama yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam perang ketahanan tersebut, yakni kekuatan militer dan ketegaran warga.

"Dalam perang ketegaran ini ada dua variabel utama yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Pertama, kekuatan militer, kedua ketegaran warganya, persis seperti yang terjadi di Gaza melawan Israel," tuturnya.

Dia menyebut, saat ini kekuatan militer AS dan Iran sama-sama kuat, bahkan kedua belah pihak saling mengeklaim kemenangan perang sebelum gencatan senjata dimulai. 

Namun menurutnya, terdapat perbedaan yang mencolok dari sisi ketegaran warga negara terhadap situasi perang tersebut.

"Viral di media sosial misalnya, seorang perempuan Amerika yang menangis berteriak di dalam mobil ketika (harga) bahan bakar mulai naik, dan juga banyak hal yang intinya warga Amerika ga sanggup karena selama ini hidupnya stabil," ucapnya.

"Sementara warga Iran tidak ada satu pun yang meminta pemerintah Iran menuntut menghentikan perang. Mayoritas masyarakat Iran yang selama ini berada di belakang pemerintah Iran dan IRGC," tuturnya.

Serangan AS-Israel ke Iran sejak 28 Fenbruari menewaskan lebih dari 3.300 orang sebelum gencatan senjata selama 2 minggu yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 7 April.

Menjelang berakhirnya batas waktu gencatan senjata, Trump mengumumkan perpanjangan tanpa batas waktu atas permintaan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan kepala militer Asim Munir.