DPR Usul AI Gantikan Dokter di Daerah Terpencil, Menkes Jawab Begini!

JAKARTA, iNews.id – Wacana pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor kesehatan kembali mencuat. Kali ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan penggunaan AI untuk membantu masyarakat di daerah yang masih mengalami kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.

Usulan tersebut disampaikan Nihayatul dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan pada Kamis (25/6/2026). Menurut dia, teknologi AI dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan medis karena keterbatasan tenaga kesehatan.

"Mungkin ada (kekurangan dokter) ini bisa dibantu AI untuk sebagai ... paling tidak untuk membantu pasien menganalisis penyakit dan sebagainya, untuk menjembatani saja, Pak," kata Nihayatul.

Politikus PKB itu mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah daerah yang masih kekurangan dokter. Sementara itu, proses pendidikan dokter membutuhkan waktu panjang, sehingga tidak bisa menjadi solusi instan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan saat ini.

"Nah, ini tentunya kalau menunggu kan nggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Kalaupun tadi yang diusulkan oleh Bapak Ibu anggota, bahwa bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu," ujarnya.

Karena itu, Nihayatul mempertanyakan kemungkinan teknologi AI digunakan untuk menggantikan sebagian fungsi dokter, khususnya dalam memberikan analisis awal terhadap penyakit tertentu.

"Nah, bisa nggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu," tambahnya.

Usulan tersebut langsung mendapat respons dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun, Budi menegaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pengembangan layanan telemedicine dibandingkan penggunaan AI sebagai pengganti dokter.

Menurutnya, persoalan utama yang harus diselesaikan adalah distribusi tenaga medis yang belum merata, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

"Mungkin mulai dulu dengan Telemedicine. Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab, ya. Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu," kata Menkes Budi.

Menkes menambahkan, pemerintah tetap fokus memperbanyak jumlah dokter dan memastikan distribusinya lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.