Menteri PU Buka Suara usai Viral Dikabarkan Mutasi 117 Pejabat gegara Surat Perjalanan ke AS Bocor
JAKARTA, iNews.id - Heboh di media sosial kabar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menerapkan mutasi besar-besaran terhadap sekitar 117 pejabat. Perombakan tersebut menyasar hampir seluruh unit kerja, mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, sejumlah direktorat jenderal, hingga Balai Besar di berbagai daerah.
Mutasi tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut isu yang beredar disebut bahwa mutasi tersebut salah satunya terkait bocornya dokumen rencana perjalanan Menteri PU Dody Hanggodo dan keluarga ke Amerika Serikat (AS).
Merespons hal itu, Dody membantah kabar yang menyebut mutasi pejabat di lingkungan Kementerian PU terkait dengan isu bocornya dokumen rencana perjalanan dirinya beserta keluarga.
Dody mengakui ada mutasi yang dilakukan di Kementerian PU. Namun, dia menegaskan kebijakan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki kaitan dengan isu kebocoran surat.
"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?” kata Dody saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026),
Saat ditanya apakah mutasi tersebut dipicu oleh isu surat perjalanan yang bocor, Dody membantah tegas.
"Enggak ada," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga merespons pertanyaan mengenai isu yang menyebut seorang komisaris di perusahaan konstruksi pelat merah yang merupakan keponakannya. Dia membantah tudingan tersebut dan bahkan menantang pihak yang menyebarkan isu itu untuk membuktikannya.
"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua," ucapnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PU Apri Artoto merespons viral surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat (AS). Dalam surat itu, tercantum nama istri Dody, Irma Hermawati dan anaknya, Aurellia Tsabitha Meidirama.
Apri menegaskan, rencana perjalanan dinas itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengatakan, pencatutan nama anak Dody dalam dokumen kedinasan Kementerian PU semata untuk kelengkapan administrasi.
"Memang itu surat dari saya, seorang Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi, memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya tentatif," ujar Apri di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dia menjelaskan, tujuan pencatutan nama anak Dody ditujukan untuk penerbitan visa Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kata Apri, merekomendasikan daftar nama anak Dody dijadikan dalam satu dokumen dengan sang ayah untuk penerbitan visa.
"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan kementerian ke luar negeri, dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," kata dia.
