43 Desa di Maluku Utara Belum Berlistrik, Partai Perindo Dukung Target Elektrifikasi pada 2027

JAKARTA, iNews.id – Pemerataan akses listrik masih menjadi tantangan pembangunan di wilayah kepulauan yang berdampak pada kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di Maluku Utara, pemerintah daerah menargetkan seluruh desa telah menikmati listrik pada 2027 untuk menghapus kesenjangan akses energi.

Target tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat menghadiri Alignment Forum Percepatan Program Listrik Desa Berkelanjutan di Jakarta, Senin (13/7/26). Sherly mengungkapkan jumlah desa yang belum berlistrik berhasil ditekan dari 70 desa saat dia dilantik pada awal 2025 menjadi 43 desa per Juni 2026.

Sherly menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengawal percepatan elektrifikasi dengan memastikan kesiapan akses jalan, jembatan, pembebasan lahan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar target elektrifikasi 100 persen pada 2027 dapat tercapai. 

Merespons komitmen tersebut, Dody Toisuta, Koordinator Wilayah DPP Partai Perindo untuk Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua, menilai percepatan elektrifikasi perlu mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan karena listrik merupakan fondasi pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

"Listrik tidak boleh dipandang sekadar infrastruktur yang menyalakan lampu. Kehadirannya menjadi fondasi pemerataan pembangunan karena membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi digital, hingga kesempatan usaha yang lebih luas di desa-desa," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (16/7/26).

Dia mengapresiasi progres pemerintah daerah yang berhasil mengurangi jumlah desa tanpa listrik. Namun, menurutnya, penyelesaian desa-desa yang tersisa akan menjadi tantangan terbesar karena berada di wilayah dengan kondisi geografis yang lebih kompleks sehingga membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Penurunan jumlah desa yang belum berlistrik menunjukkan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan berikutnya adalah memastikan penyelesaian desa-desa yang paling sulit dijangkau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, penyelesaian persoalan lahan, dan koordinasi lintas sektor agar target elektrifikasi 100 persen pada 2027 dapat diwujudkan," katanya.

Dia menambahkan, keberhasilan program listrik desa harus diikuti dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pemanfaatan listrik, lanjutnya, perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, sektor perikanan, pertanian, hingga memperluas layanan digital di desa.

"Elektrifikasi harus menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya ekonomi desa. Ketika listrik tersedia, produktivitas masyarakat meningkat, UMKM berkembang, investasi lebih mudah masuk, dan kualitas layanan publik ikut meningkat. Karena itu, program listrik desa harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, komitmen yang disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda perlu dikawal melalui kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerataan akses listrik menjadi kunci mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.