Kemenkeu soal Anggaran BPS Hampir Rp7 Triliun: Bukan Khusus DTSEN dan Sensus Ekonomi

Kemenkeu soal Anggaran BPS Hampir Rp7 Triliun: Bukan Khusus DTSEN dan Sensus Ekonomi

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang hampir Rp7 triliun tak hanya digunakan untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Sensus Ekonomi. Pihaknya menegaskan dana tersebut merupakan pagu untuk keseluruhan operasional dan program kerja BPS.

“Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi,” tulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (27/8/2026).

Klarifikasi tersebut berawal dari pernyataan Purbaya saat merespons sorotan mengenai ketidaksesuaian klasifikasi desil. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah pedagang kecil yang tercatat dalam desil 9 dan 10.

Purbaya sebelumnya mengatakan pemerintah terus mendukung perbaikan kualitas DTSEN melalui pemenuhan permohonan anggaran dari BPS.

“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran serta wacana pembatasan BBM subsidi Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10, Purbaya menjelaskan pemutakhiran data dan penerapan kebijakan di lapangan.

Sebagai informasi, desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 sebagai kelompok dengan peringkat terendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan peringkat tertinggi.

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, Dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” ungkap Purbaya.