Rumah Warga Rusak akibat Gempa NTT, JK Dorong Rekonstruksi Libatkan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah kebutuhan pada masa tanggap darurat terpenuhi, dia meminta fokus penanganan segera diarahkan pada pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

Hal itu disampaikan JK saat mengunjungi posko pengungsian gempa di Gelora Samador dan posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, NTT, Jumat (28/8/2026). JK didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Jenderal PMI AM Fachir, perwakilan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta sejumlah Pengurus PMI Pusat.

JK mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana karena berada di kawasan ring of fire atau cincin api Pasifik. Namun, dia melihat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana terus meningkat, terutama setelah tragedi tsunami Aceh pada 2004.

“Sekarang sikap masyarakat sudah berubah. Begitu ada gempa, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai langsung mencari tempat yang lebih tinggi. Itu sebabnya korban tidak banyak terjadi karena kesadaran masyarakat sudah meningkat,” ujar JK.

Meski demikian, JK mengingatkan gempa memiliki dampak berbeda dibandingkan sejumlah jenis bencana lainnya karena dapat merusak bangunan. Menurutnya, setiap korban bencana tetap harus menjadi perhatian, meskipun jumlahnya tidak banyak.

“Namanya gempa tetap punya korban. Satu orang pun tetap korban,” katanya.

JK menjelaskan penanganan bencana terbagi dalam dua tahap utama, yakni tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap tanggap darurat, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi meliputi tempat tinggal sementara, makanan dan layanan kesehatan.

“Kalau tiga hal ini terpenuhi, unsur tanggap darurat sudah berjalan. Setelah itu masuk tahap rekonstruksi,” katanya.

Menurut JK, tantangan terbesar setelah bencana adalah membangun kembali rumah warga yang rusak. Pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri karena proses rekonstruksi membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang.

Karena itu, JK mendorong semangat gotong royong dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemanusiaan dalam proses pembangunan kembali.

“Pemerintah bisa menyiapkan bahan, kemudian masyarakat ikut bekerja membangun kembali rumahnya. Ini seperti yang pernah dilakukan di Yogyakarta setelah gempa,” ujarnya.

JK mencontohkan penanganan pascagempa di Yogyakarta. Saat itu, pemerintah menyediakan bahan bangunan, sedangkan masyarakat bersama mahasiswa teknik membantu proses pembangunan. Warga juga mendapat dukungan biaya kerja sehingga tetap memiliki penghasilan selama masa pemulihan.

Dia menegaskan korban bencana tidak seharusnya hanya menunggu bantuan, tetapi perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan.

“Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya,” kata JK.

Untuk penanganan di NTT, JK menyebut PMI akan melakukan pendataan kebutuhan material yang paling diperlukan masyarakat, seperti seng, semen, dan berbagai perlengkapan pembangunan lainnya. Bantuan tersebut nantinya disalurkan berdasarkan hasil survei di lapangan sehingga material yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban gempa.

“PMI bisa membantu membeli seng atau bahan yang dibutuhkan. Nanti kita lihat apa yang paling banyak diperlukan, lalu kita tawarkan kepada pihak-pihak yang ingin membantu,” ujarnya.

JK juga mengajak masyarakat dan berbagai pihak memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses rekonstruksi. Menurutnya, penggunaan material yang tersedia di daerah dapat membantu mempercepat pembangunan sekaligus menekan biaya distribusi.

“Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal,” katanya.

JK menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa di NTT dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dia berharap pengalaman penanganan bencana sebelumnya dapat menjadi pelajaran agar masyarakat NTT dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Itulah harapan kita,” kata JK.