Gawat! Sekolah-Sekolah Palestina Dipaksa Pakai Kurikulum Israel, 45.000 Pelajar Terdampak

TEL AVIV, iNews.id - Israel akan memberlakukan kurikulum pendidikan negaranya terhadap lebih dari 45.000 pelajar Palestina yang bersekolah di wilayah pendudukan Yerusalem Timur selama tahun ajaran 2026-2027.

Seorang pejabat Palestina memperingatkan, langkah tersebut bisa memudarkan identitas nasional dan budaya generasi muda warga Palestina di kota tersebut.

Juru Bicara Kegubernuran Yerusalem, Maarouf Al Rifai, mengatakan kurikulum Israel akan diterapkan pada seluruh sekolah, termasuk SD, yang memulai tahun ajaran baru pada Selasa (1/9/2026).

Dia menggambarkan keputusan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1967 dan sebagai upaya menargetkan identitas nasional serta budaya siswa Palestina di Yerusalem.

Menurut Al Rifai, langkah tersebut merupakan kebijakan sistematis mengubah pendidikan Palestina di Yerusalem serta berupaya mengganti kurikulum Palestina dengan narasi Israel.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, 39.363 siswa Palestina di 105 sekolah akan mempelajari kurikulum Israel selama tahun ajaran baru, ditambah 5.085 siswa di institusi yang diklasifikasikan sebagai diakui namun tidak resmi.

Jumlah totalnya melebihi 45.000 siswa, yang mewakili sekitar 38 persen dari hampir 120.000 siswa Palestina di Yerusalem Timur.

Dia menambahkan jumlah siswa yang mempelajari kurikulum Israel telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari 10.347 pada tahuh ajaran 2020-2021 menjadi 19.402 pada 2024-2025 dan 27.041 pada 2025-2026.

Perubahan ini terjadi setelah bertahun-tahun tekanan Israel terhadap institusi pendidikan Palestina, termasuk langkah-langkah yang menargetkan administrasi sekolah dan pendanaan dengan persyaratan terkait kurikulum.

Al Rifai juga menyinggung pengambilalihan dua kompleks pendidikan yang sebelumnya dikelola badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA di kamp pengungsi Shuafat dan Kafr Aqab.

Otoritas Israel berencana membuka 14 kelas sekolah menengah, satu sekolah dasar, dan lima taman kanak-kanak di kompleks Shuafat, serta satu sekolah menengah khusus laki-laki di kompleks Kafr Aqab. 

Al-Rifai berpendapat bahwa penerapan kurikulum Israel terhadap warga Palestina di kota yang diduduki merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Dia mendesak badan PBB UNIESCO serta organisasi internasional lainnya untuk turun tangan menghentikan langkah-langkah tersebut serta melindungi lembaga pendidikan Palestina dan hak mereka atas pendidikan.