Bawaslu Kuningan Petakan Potensi TPS Rawan Hadapi Pemilu 2024
KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Bawaslu Kabupaten Kuningan, Jabar, melakukan pemetaan potensi TPS rawan untuk mengantisipasi berbagai hambatan dalam Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari dengan menyasar 376 kelurahan/desa di Kuningan, berdasarkan delapan variabel dan 26 indikator.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kuningan, Agus Khobir Permana menjelaskan, hasil pemetaan menunjukkan lima indikator kerawanan yang paling sering terjadi. Tiga indikator yang cukup banyak terjadi, 14 indikator yang jarang terjadi, serta empat indikator yang tidak ditemukan di wilayah Kuningan.
"Adapun lima indikator kerawanan yang paling sering ditemukan, yakni sebanyak 864 TPS terdapat pemilih disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian 743 TPS terdapat pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi syarat (TMS), 246 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb), 220 TPS terdapat penyelenggara pemilu yang bertugas di luar domisili TPS tempat mereka terdaftar, dan 124 TPS terdapat potensi pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di DPT (potensi DPK)," bebernya.
Lebih lanjut, Ia menyebutkan tiga indikator kerawanan yang cukup banyak terjadi. Yakni meliputi 42 TPS terkendala jaringan internet, 22 TPS berada dekat lembaga pendidikan, yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. Lalu 18 TPS memiliki riwayat kekurangan, kelebihan, atau ketiadaan logistik pemilu.
"Kami juga tetap mengantisipasi 14 indikator lainnya seperti kendala geografis, rawan bencana, hingga adanya praktik intimidasi di TPS," tukasnya, Jumat (22/11).
Dirinya menegaskan, bahwa terdapat empat indikator yang tidak ditemukan di Kabupaten Kuningan, seperti penggunaan sistem noken yang tidak sesuai ketentuan dan riwayat kampanye petugas KPPS. Demi mencegah potensi gangguan, Bawaslu Kuningan telah menyusun berbagai langkah mitigasi.
"Kami melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, dan berkolaborasi dengan pemantau pemilu, organisasi masyarakat, dan pengawas partisipatif. Selanjutnya menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level baik secara offline maupun online," terangnya.
Selain itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menginstruksikan PPS dan KPPS agar lebih waspada terhadap potensi kerawanan yang telah diidentifikasi.
"Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan lancar, aman, dan demokratis,” tegasnya.
Distribusi logistik juga diharapkan dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan, dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan. "Kami juga menekankan pentingnya pencatatan data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat, agar proses Pemilu 2024 benar-benar berkualitas,”pungkasnya.***
