Judi Online Dinilai Jadi Faktor Kelas Menengah ke Jurang Kemiskinan

JAKARTA - Judi online turut serta meningkatkan penurunan kelas menengah Indonesia ke jurang kemiskinan. Maraknya judi online tidak boleh dianggap remeh.

"Judi online memang masalah serius, menurunnya kelas menengah sejak awal tahun 2024 sudah diprediksi berbagai lembaga riset," ujar Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro, Kamis (3/10/2024). 

Data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) saja menunjukan transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai Rp600 triliun. Dari keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, jumlah penduduk yang terlibat judi online mencapai 4 juta orang pada kelompok usia 30 hingga 50 tahun.

Pemberantasan judi online, kata Riko seharusnya dilakukan sejak lama kendati diakuinya di era digital, praktik perjudian turut melibatkan negara lain. Namun, dengan komitmen serius pemerintah tentunya bisa dilakukan aparat penegak hukum dalam memberantas judi online.

"Praktek judi online yang berskala global itu artiya pelaku berada di luar negeri yang mencuri atau mendapatkan keuntungan dari uang masyarakat Indonesia," ujarnya. 

Menurunnya kelas menengah dikhawatirkan akan meluas dan membuat mereka masuk ke level ekonomi yang lebih rendah. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk menyadari dampak buruk dari judi online.

"Masyarakat Indonesia, kelas menengah khususnya, sebaiknya menghentikan kebiasaan berjudi online," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan harapannya kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang agar membuat strategi soal ekonomi. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, Pertama, pengendalian belanja negara yang produktif dan menghentikan proyek-proyek pemborosan uang negara.

Kedua, alokasi subsidi secara tepat dan efektif. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendali situasi pasar. Terakhir, mengamankan aset atau kekayaan dalam negeri secara lebih baik. Kebocoran aset atau kekayaan alam dalam segala bentuk harus dihentikan. 

"Presiden terpilih perlu melakukan strategi nyata dalam menjaga ekonomi," pungkasnya.