KTT Perubahan Iklim, BKSAP DPR Peringatkan Negara Kaya Harus Bantu Negara Miskin

JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan komitmen dan langkah strategis yang bisa dilakukan dunia global dalam mewujudkan adaptasi iklim. Untuk itu, pihaknya mengajak parlemen global melakukan beberapa langkah dalam kerangka adaptasi iklim.

Hal itu dilontarkan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Conference of the Parties ke-29 (COP-29) di Baku, Azerbaijan Sabtu 16 November dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024). 

Saras menyampaikan sejumlah langkah yang bisa dilakukan parlemen-parlemen dunia untuk mengatasi perubahan iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan warga lokal sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan iklim secara berkelanjutan.
 
Selanjutnya, parlemen harus memastikan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Langkah penting yang disampaikan selanjutnya adalah kerja sama parlemen global dalam mengatasi perubahan iklim.

“Terkait inklusivitas pada isu perubahan iklim, kita perlu memastikan adanya keterwakilan perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan masyarakat adat (indigenous people) di parlemen,” ujarnya.

Saras juga menyinggug menyinggung ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang terkait penanganan karbon lantaran negara-negara maju adalah yang paling banyak berkontribusi terhadap krisis iklim. 

“Negara-negara maju melakukan eksploitasi terhadap negara-negara berkembang di era Revolusi Industri yaitu saat emisi karbon mulai berlimpah,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan negara maju agar memberi bantuan kepada negara-negara berkembang untuk pembangunan yang dapat mengatasi perubahan iklim. Apalagi, di COP-29 menghasilkan kesepakatan baru berupa dukungan finansial dari negara-negara kaya kepada negara-negara yang terkena dampak terburuk di belahan bumi selatan, salah satunya seperti Indonesia.

Dukungan finansial, menurutnya, juga sangat diperlukan bagi negara berkembang yang memiliki peran penting dalam adaptasi iklim. Sehingga, negara berkembang juga bisa bertransformasi sebagai negara yang berkelanjutan. 

“Maka negara-negara miskin dan berkembang berhak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk adaptasi iklim. Dunia usaha dan bisnis juga harus berperan dalam adaptasi tersebut,” ujarnya.